BISNISINSIGHT.COM — Kementerian Dalam Negeri menyerap Rp 4,36 triliun anggaran atau 63,54 persen dari pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026. Realisasi tersebut dipaparkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain serapan anggaran, Tito membeberkan capaian layanan kependudukan hingga persiapan program prioritas Presiden untuk 2027.
Rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, itu turut dihadiri jajaran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tito hadir langsung menyampaikan laporan kinerja instansinya.
Serapan Anggaran Capai 63,54 Persen per 14 September
Realisasi anggaran Kemendagri tercatat Rp 4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026. Belanja itu dialokasikan untuk sejumlah tugas strategis pemerintah pusat.
Prioritas pertama adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Tito bersama jajaran disebut terus melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan pemulihan berjalan hingga 2028.
Kemendagri juga diterjunkan menangani dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergerak langsung ke lapangan lewat layanan jemput bola.
Layanan Dokumen Kependudukan di Sumatera dan NTT
Warga terdampak bencana di dua kawasan itu mendapat fasilitas percepatan penggantian dokumen kependudukan yang rusak. Tito merinci jumlah layanan yang sudah direalisasikan.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Selain urusan administrasi, kementerian memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terpantau. Catatan inflasi hingga Agustus 2026 disebut terkendali dalam rentang target pemerintah.
Dukungan untuk Tiga Program Prioritas Presiden
Kemendagri bersiap mendukung eksekusi sejumlah program prioritas Presiden. Program itu meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Untuk 2027, arah kebijakan kementerian mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,28 triliun guna melancarkan rencana tersebut.
Total kebutuhan operasional kementerian pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 10,93 triliun. Angka itu jauh di atas pagu yang tersedia pada 2026.
Kinerja BNPP dan Serapan Anggaran 69,41 Persen
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaporkan kinerja instansi tapal batas. Realisasi anggaran BNPP menyentuh Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu.
Capaian itu difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara. Serapan BNPP tercatat lebih tinggi secara persentase dibanding Kemendagri.
Rapat kerja ini menjadi forum Komisi II menilai kinerja mitra kerjanya sebelum memasuki pembahasan anggaran 2027. Usulan tambahan Rp 5,28 triliun akan menentukan seberapa jauh program prioritas Presiden bisa dieksekusi lewat pemerintah daerah.