JAKARTA - Kredit perbankan sanggup mengukir pertumbuhan 13,58% (year on year/YoY) pada bulan ketujuh tahun ini, melampaui capaian Juni 2026 yang tumbuh 12,67% (YoY). Kendati demikian, tingginya laju kredit perbankan tersebut belum sepenuhnya menandakan pemerataan fungsi intermediasi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti beberapa waktu lalu membeberkan bahwa kinerja intermediasi saat ini amat disokong oleh entitas pelat merah serta lembaga investasi negara, yakni BPI Danantara.
Merujuk data BI, Destry menyampaikan bahwa dari total pertumbuhan kredit 13,58% (YoY), kelompok swasta non-IKNB menyumbang porsi terbesar hingga 7,92%, disusul segmen Pemerintah dan BUMN dengan kontribusi 2,26%.
Sebaliknya, perorangan cuma memberikan andil 1,58%, sedangkan kelompok Swasta IKNB berada pada kisaran 1,14%.
“Kalau kami lihat di sini, [kontributor pertumbuhan kredit terbesar] swasta non-IKNB itu umumnya adalah mesin pertumbuhan baru kami, yaitu Danantara. Dia masuk dalam kelompok di situ. Kemudian kami lihat pemerintah dan BUMN. Nah, inilah memang dua segmen yang sangat mendorong pertumbuhan kami saat ini,” terang Destry dalam ajang Sarasehan 100 Ekonom, beberapa waktu lalu.
Kondisi intermediasi yang belum merata ini turut dibenarkan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit investasi melesat 25,13% dan kredit korporasi melonjak 22,10%. Sementara itu, kredit konsumsi cuma tumbuh 5,38% serta kredit UMKM sekadar merambat 1,62% pada Juli 2026.
“Jadi, yang sedang terjadi lebih menyerupai akselerasi pembiayaan investasi dan korporasi, bukan ekspansi kredit yang serentak pada seluruh lapisan perekonomian,” papar Josua kepada Bisnis, Senin (14/9/2026).
Melihat sudut pandang perbankan, ia menjelaskan perbedaan utamanya terletak pada kepastian arus kas, kelengkapan informasi, skala pembiayaan, hingga risiko kredit.
Sektor korporasi besar umumnya mengantongi laporan keuangan, rekam jejak transaksi, aset, kontrak proyek, serta arus kas yang jauh lebih mudah dievaluasi. Selain itu, satu fasilitas kredit korporasi bernilai sangat fantastis sehingga biaya analisis maupun pemantauannya tergolong lebih efisien dibanding menyalurkan nominal sepadan kepada ribuan debitur skala kecil.
Sebaliknya, BI mengidentifikasi keterbatasan informasi keuangan, kapasitas produksi, serta minimnya integrasi UMKM dalam rantai pasok sebagai faktor yang membendung kelayakan pembiayaan.
Padahal, tambah Josua, sektor UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB serta menyerap 97% tenaga kerja. Namun, porsi kreditnya baru menyentuh 16,73% dari total kredit per Juni 2026.
Perbedaan tingkat risiko pun tampak jelas. Mengutip Kajian Stabilitas Keuangan BI, Josua menunjukkan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM berada di kisaran 4,54%, jauh di atas kredit non-UMKM sebesar 1,60% maupun total industri sebesar 2,09%.
Lantaran hal tersebut, kehati-hatian bank terhadap UMKM bukan didasari keengganan menyalurkan pembiayaan semata, melainkan wujud respons atas risiko gagal bayar yang secara historis memang lebih tinggi.
“BI sendiri menegaskan bahwa perluasan kredit UMKM harus tetap dibarengi penilaian kelayakan usaha, kualitas informasi debitur, kemampuan membayar, dan pemantauan kualitas kredit,” jelas Josua.
Untuk segmen konsumer, hambatan utamanya berakar dari daya beli dan kemampuan membayar masyarakat. Biarpun indeks keyakinan konsumen versi survei BI membaik pada Agustus 2026, indikator transaksi mengindikasikan permintaan belum terlalu perkasa. Penjualan eceran Juli cuma tumbuh 1,1% secara tahunan dan diproyeksikan melambat jadi 0,5% pada Agustus 2026.
Di samping itu, porsi pendapatan rumah tangga untuk konsumsi meningkat hingga 74,2%, sedangkan porsi tabungan tergerus dari 16,8% menjadi 15,8%. Kondisi ini mengindikasikan sebagian rumah tangga tetap berbelanja, tetapi ruang finansialnya tak serta-merta melonggar untuk mengambil pinjaman baru berukuran besar.
Ia menguraikan bahwa lonjakan kredit korporasi pada Juli 2026 lebih pas dimaknai sebagai melesatnya permintaan pada sektor tertentu, seperti investasi, manufaktur, hilirisasi, konstruksi, serta proyek program pemerintah, di saat sebagian korporasi lain masih ragu berekspansi.
Josua menambahkan bahwa BI menilai kondisi penawaran kredit secara umum cukup longgar, namun perbankan masih sangat selektif menyasar sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, hingga kredit konsumsi dipicu risiko sektoral dan guncangan daya beli. Menurutnya, pemahaman ini krusial guna mencermati intermediasi yang digerakkan oleh negara.
Walau demikian, hal ini tak berarti seluruh tambahan kredit secara statistik mengalir ke BUMN. Berdasarkan data Gubernur BI Destry Damayanti, kelompok swasta non-lembaga keuangan justru menyumbang porsi terbesar.
Josua menilai, pendorong utama pertumbuhan kredit kian bertumpu pada investasi serta program yang diprakarsai atau dipercepat pemerintah, BUMN, dan lembaga investasi negara, yang kemudian permintaan pembiayaannya merambat ke perusahaan swasta di dalam rantai pasok proyek tersebut.
Penyaluran kredit sebelumnya turut disokong oleh entitas maupun agenda terkait program pemerintah, sehingga porsi pembiayaan relatif lebih longgar pada sektor-sektor yang terikat erat dengan agenda tersebut.
“Jadi, sumber dorongannya dapat dipimpin negara meskipun penerima kredit akhirnya banyak merupakan perusahaan swasta,” jelasnya.
Imbasnya, pertumbuhan kredit 13,58% (YoY) belum tentu menciptakan daya ungkit yang sama dibanding pertumbuhan kredit yang tersebar merata. Bila tambahan pembiayaan hanya menumpuk pada segelintir korporasi raksasa dan proyek padat modal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, jumlah pelaku usaha, konsumsi rumah tangga, hingga pemerataan daerah menjadi lebih terbatas.
Sebaliknya, jikalau proyek korporasi raksasa mampu menggandeng UMKM sebagai pemasok, distributor, maupun penyedia jasa, kredit korporasi justru sanggup menjadi jembatan untuk memperluas cakupan intermediasi.
Di sisi pelaku usaha, sejumlah bank mencatatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada hampir seluruh segmen. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) contohnya, mengantongi kenaikan pembiayaan 15,98% (YoY) hingga kuartal II/2026.
Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengutarakan, hampir seluruh segmen berhasil tumbuh positif, bahkan melampaui rata-rata industri.
“Hampir seluruh segmen tumbuh positif dan lebih tinggi dari pertumbuhan industri,” jelas Wisnu kepada Bisnis, Senin (14/9/2026).
Rinciannya, segmen wholesale BSI tumbuh 16,62%, disusul segmen Corporate 21,13%, serta segmen retail 12,58%. Lalu, segmen konsumer naik 16,70% sekaligus memegang porsi dominan sebesar 55,65% dari total pembiayaan.
Seiring langkah ekspansi tersebut, bank syariah terbesar di Tanah Air ini terus memperketat manajemen risiko, mulai dari proses seleksi dan underwriting yang prudent, hingga pengawasan kualitas pembiayaan secara berkala.
Ia menegaskan, keseimbangan antara laju pertumbuhan dan kualitas aset wajib dijaga agar ekspansi pembiayaan BSI terus mendatangkan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.
“Karena itu, dalam ekspansi pembiayaan, Bank Syariah Indonesia senantiasa mempertimbangkan profil risiko dan prospek masing-masing segmen, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian serta kualitas aset,” pungkasnya.