JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa penggajian untuk sekitar 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan ditanggung langsung oleh negara selama jangka waktu maksimal dua tahun.
Meski demikian, Kementerian Keuangan belum membeberkan secara detail besaran anggaran yang disiapkan untuk menutupi beban gaji tersebut selama dua tahun ke depan.
Kebijakan afirmatif ini diambil guna menjamin operasional Kopdes agar mampu beroperasi secara mandiri dan berorientasi mendatangkan keuntungan penuh bagi desa. Keuntungan finansial yang nantinya berhasil dikantongi oleh Kopdes tersebut akan dikembalikan sepenuhnya sebagai aset dan milik sah masyarakat desa.
"Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara. Tapi yang penting, kalau untung masuk ke desa, semua itu keuntungannya," kata Purbaya kepada awak media di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Selain memberikan subsidi penopang operasional, pemerintah turut merancang skema khusus agar seluruh proses distribusi komoditas bersubsidi dialirkan langsung melalui jaringan Kopdes.
Kebijakan ini diharapkan mampu menutup celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kerap berperan sebagai perantara penimbun barang subsidi.
"Tidak ada lagi tukang kumpul barang subsidi itu. Jadi semuanya lewat Kopdes," ujarnya.
Purbaya meyakini bahwa implementasi mekanisme tersebut secara tepat akan langsung memberikan margin keuntungan bagi Kopdes dari sektor aktivitas distribusi barang bersubsidi. Melalui cara ini, koperasi desa diharapkan dapat tumbuh subur serta memiliki arus pendapatan yang stabil dan berkelanjutan ke depannya.
"Kalau dipastikan berjalan benar Kopdes-nya sudah untung, hidup," kata Purbaya.
Sebagai langkah mitigasi agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan target, pemerintah sudah membentuk satuan tugas gabungan lintas instansi.
Tim ini melibatkan Kementerian Keuangan, BPI Danantara, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi pelaksanaan operasional Kopdes sekaligus mengawal ketat penyaluran barang subsidi agar tepat sasaran.
Penguatan peran strategis Kopdes di sektor distribusi ini diyakini mampu menekan angka kebocoran alokasi anggaran subsidi yang selama ini kerap merugikan negara. Dampak penghematan fiskal tersebut diproyeksikan mulai terlihat secara nyata dalam kurun waktu satu tahun mendatang.
"Saya akan ekspek penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan, ketika koperasi sudah berjalan dan tim kami memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan," katanya.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini akan dieksekusi secara bertahap dan terukur. Mengingat persiapan awal baru dimulai pada tahun berjalan, dampak positif berupa efisiensi anggaran subsidi diprediksikan baru akan dirasakan secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.
"Enggak besok ya, tahun ini sambil jalan, sambil persiapkan semuanya. Tapi setahun ke depan cukup banyak subsidi yang kami bisa hemat," pungkasnya.