Potensi Ekonomi AI Global, Indonesia Dinilai Siap Tangkap Peluang

Kamis, 03 September 2026 | 20:47:31 WIB
Farah Heliantina selaku Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Foto: NET)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). 

Farah Heliantina selaku Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengemukakan bahwa AI saat ini telah bertransformasi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang baru. 

Di samping itu, kontribusi ekonomi AI secara global bahkan diproyeksikan mampu menyentuh angka US$ 15,7 triliun pada tahun 2030 mendatang.

Menurutnya, Indonesia telah mengantongi sejumlah modal penting guna mengambil bagian dalam rantai pasok industri AI, yang meliputi basis pasar digital berukuran besar, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), potensi pasokan energi, serta keuntungan posisi geografis yang mendukung. 

"Yang penting bagi Indonesia adalah siapa yang akan membangun kemampuan dan menangkap nilai ekonomi dari AI ini sendiri," ujarnya dalam ajang The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di Jakarta pada Kamis (3/9/2026).

Meninjau dari aspek pasar, ia menjabarkan bahwa Indonesia ditopang oleh lebih dari 230 juta pengguna internet dengan nilai ekonomi digital yang sudah mendekati kisaran US$ 100 miliar. 

Kondisi tersebut membuka lebar peluang pemanfaatan teknologi AI across sectors, mulai dari sektor manufaktur, logistik, industri keuangan, kesehatan, dunia pendidikan, hingga sektor energi.

Selain faktor pasar, Indonesia juga dipandang mempunyai keunggulan modal dari sisi ketersediaan energi. 

Farah mencermati bahwa pengembangan sumber energi rendah karbon layaknya panas bumi atau geothermal dapat diandalkan sebagai daya dukung utama bagi kebutuhan pusat data (data center) yang menjadi fondasi dasar pengembangan AI. 

"Panas bumi bisa menghasilkan listrik rendah karbon secara stabil selama 24 jam, 7 hari, bahkan 365 hari. Jadi geothermal bisa menjadi keunggulan penting bagi pusat data," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meskipun eksistensi AI tampak beroperasi secara serba digital, teknologi tersebut pada praktiknya tetap memerlukan topangan infrastruktur pusat data fisik yang kokoh. 

Pusat data menuntut ketersediaan pasokan listrik yang andal, konektivitas stabil, ketersediaan air, serta sistem pendingin yang mumpuni untuk beroperasi tanpa henti. 

"Setiap kami bertanya ke ChatGPT atau ke Cloudy itu semua proses berlangsungnya berlangsung dari chip dalam pusat data," jelas Farah.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, kapasitas pusat data operasional di Indonesia hingga Mei 2026 tercatat mencapai sekitar 637 megawatt (MW) yang tersebar di 88 fasilitas di 11 wilayah berbeda. Kapasitas tersebut ke depannya diproyeksikan melonjak hingga kisaran 2,7 gigawatt (GW) sampai dengan 3,6 GW pada tahun 2030. 

Kendati demikian, ia turut mengingatkan bahwa tantangan utama Indonesia ke depan adalah memastikan pertumbuhan pusat data tidak terpusat di satu kawasan tertentu saja. Saat ini, Farah menyebutkan bahwa sekitar 55% hingga 57% kapasitas pusat data nasional masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. 

"Seluruh pertumbuhan ini masih terkonsentrasi di Jawa, sehingga tekanan terhadap jaringan listrik, air, lahan, and konektivitas juga akan semakin besar," ujarnya.

Sebagai solusi, ia menilai sejumlah wilayah potensial seperti Batam, Surabaya, serta Ibu Kota Nusantara (IKN) menyimpan peluang strategis untuk bertumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru bagi ekosistem industri digital dan pusat data nasional. 

Di samping itu, investasi pada sektor pusat data dan AI juga diyakini mampu menghasilkan nilai keekonomian yang nyata melalui berbagai penerapan sektoral. Pada sektor manufaktur, misalnya, AI dapat dimanfaatkan untuk memprediksi efisiensi operasional mesin sekaligus menjaga standar kualitas produk. 

Sementara itu di sektor keuangan, AI berperan membantu pengawasan transaksi serta mendeteksi potensi kecurangan atau manipulasi. 

"Ekosistem ini sangat penting untuk bergerak secara serentak. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga mitra internasional agar proyek ini menjadi nyata," pungkasnya.

Terkini