BISNISINSIGHT.COM — Bahlil Lahadalia buka suara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu memastikan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai dengan Desember 2026. Penegasan ini disampaikan di sela-sela aktivitasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
"Apa pun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan, sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global," kata Bahlil saat itu.
Pergeseran Konsumsi BBM Picu Potensi Jebol
Di balik kepastian itu, ada pekerjaan rumah yang tengah digarap. Pemerintah saat ini menghitung potensi kelebihan konsumsi BBM subsidi, termasuk Pertalite, dari kuota yang sudah ditetapkan.
Pemicunya disebut-sebut karena adanya pergeseran perilaku masyarakat. Saat harga minyak dunia merangkak naik, sebagian konsumen yang biasa menggunakan BBM non-subsidi (RON 92) mulai beralih mengisi RON 90 atau Pertalite.
"Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," jelas Bahlil.
Harga BBM Non-Subsidi Tergantung Pasar
Nah, untuk BBM non-subsidi, pemerintah memilih tak ikut campur banyak. Harga jenis tersebut akan diserahkan penuh kepada mekanisme pasar dan dinamika harga minyak dunia.
"Kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan," terangnya.
Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil Masih Dikaji
Soal wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan data desil, Bahlil mengaku masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah, kata dia, tengah memastikan validitas data agar subsidi benar-benar sampai ke orang yang berhak.
"Itu masih di-exercise. Karena apa kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus," jelasnya.
Dengan begitu, masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi tidak perlu khawatir gejolak harga hingga dua tahun ke depan. Pemerintah tampak berhati-hati menjaga daya beli di tengah ketidakpastian pasar global, sembari merapikan data penerima bantuan.