JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberadaan koalisi guna memelihara stabilitas pemerintahan di tengah sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
Menurut pemaparannya, dengan populasi penduduk yang menyentuh angka hampir 300 juta jiwa serta bentang wilayah dan skala negara yang masif, Indonesia tidak mungkin dikelola hanya oleh satu partai politik tunggal.
Hal tersebut diutarakan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
"Karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," kata Prabowo.
Prabowo menguraikan bahwasanya demokrasi merupakan pilihan fundamental bangsa Indonesia dalam mengoperasikan sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Mengingat ukuran Indonesia yang sedemikian luas, menurut pandangannya, jajaran pemerintahan memerlukan sokongan politik yang berjangkauan luas.
"Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," ujarnya.
Ia menilai susunan politik Indonesia saat ini tergolong teratur dan efektif sebab diisi oleh 8 partai politik di parlemen. Dari total 8 partai itu, sebanyak 7 di antaranya memutuskan berhimpun dalam koalisi pemerintahan yang dikomandoinya.
"Kami ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," kata Prabowo.
Prabowo lantas menyejajarkan lanskap politik Indonesia dengan beberapa negara luar, di antaranya Jepang dan Inggris. Menurut pengamatannya, kuantitas partai yang relatif sedikit tidak serta-merta menjadi jaminan atas kokohnya stabilitas roda pemerintahan.
"Kami lihat di Jepang walaupun hanya 2 partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri," ujarnya.
Sebab menurut Prabowo, suksesi kepemimpinan yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu dinamika stabilitas serta ketenangan dalam menjalankan agenda pemerintahan. Maka dari itu, ia menekankan krusialnya mengawal stabilitas politik.
"Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan," kata Prabowo.
Lebih jauh, Prabowo merespons pandangan kritis publik mengenai susunan kabinet perintisnya yang sempat dijuluki sebagai "kabinet gemuk" serta dianggap kurang hemat. Ia menerangkan bahwasanya dimensi kabinet semestinya dicermati melalui kacamata komparasi internasional.
Prabowo mengambil contoh negara Timor Leste yang dihuni kisaran 1,1 juta jiwa penduduk, namun ditopang oleh 28 jajaran anggota kabinet.
"Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien. Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia," lanjutnya.
Prabowo kemudian menyebut Kabupaten Bogor sebagai salah satu area yang ia nilai memiliki jumlah populasi melampaui Timor Leste.
"Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste. Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28. Tapi bukan itu yang saya maksud," tandas Prabowo.