JAKARTA – Pemerintah memprioritaskan enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi puncak risiko kebakaran pada Agustus hingga September 2026.
Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Pemerintah menilai wilayah-wilayah itu memiliki tingkat risiko karhutla yang tinggi sehingga membutuhkan pengawasan dan penanganan lebih intensif.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat potensi penyebaran asap lintas negara seiring perubahan arah angin pada periode 1-20 Agustus. Angin dominan bergerak dari tenggara ke barat dan berpotensi mendorong penyebaran asap akibat karhutla.
“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia - Malaysia,” tulis BNPB dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperketat pemantauan titik panas dan pengawasan di daerah. Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8/2026), pemerintah menekankan pentingnya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8/2026).
Risiko kebakaran juga dipengaruhi kondisi cuaca yang lebih kering. Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El-Nino berlangsung hingga awal 2027, yang berpotensi memperpanjang periode kering di Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, operasi darat menjadi tumpuan utama penanganan karhutla. BNPB menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim.
Karena itu, pemerintah meminta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) memperkuat satgas darat, terutama dari sisi personel, peralatan, dan logistik.
Satgas udara ditempatkan sebagai unsur pendukung operasi di lapangan. Sebanyak 38 armada telah disiapkan untuk mendukung operasi udara, terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli dan 25 armada water bombing.
Sejumlah armada dapat menjalankan fungsi secara hybrid, baik untuk patroli dan OMC maupun patroli dan water bombing, sesuai kebutuhan lapangan.
Selain memperkuat operasi penanggulangan, pemerintah menyatakan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar.