JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia mengalami pelebaran sepanjang kuartal II 2026. Angka defisit tercatat sebesar US$ 12,5 miliar atau setara dengan 3,3% dari produk domestik bruto (PDB).
Defisit transaksi berjalan tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada di posisi US$ 3,6 miliar atau 1,0% dari PDB.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian berpendapat bahwa pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia tersebut perlu mendapat perhatian khusus, terlebih saat Indonesia tengah berupaya memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkatan yang lebih tinggi.
“Menurut saya angka 3,3% PDB ini cukup besar dan harus kami perhatikan. CAD memburuk hampir US 9 miliar hanya dalam satu kuartal,” tutur Fakhrul dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Penurunan itu sambungnya, tidak mengindikasikan bahwa fundamental Indonesia seketika memburuk, namun memberikan sinyal bahwa saat aktivitas domestik kami percepat, keperluan impor dan devisa turut meningkat dengan sangat pesat.
Fakhrul memandang angka tersebut semakin menarik lantaran terjadi saat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II, sementara impor barang serta jasa secara riil melonjak jauh lebih cepat, yaitu 8,82% yoy dan 12,39% qtq.
Menurutnya, situasi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mulai menghadapi persoalan yang berbeda dari sekadar kekurangan permintaan.
“Kami berhasil membuat demand bergerak. Sekarang pertanyaannya apakah supply capacity kami mampu bergerak sama cepatnya. Kalau pertumbuhan permintaan lebih cepat daripada kemampuan produksi domestik, sebagian pertumbuhan itu akan bocor menjadi impor dan pada akhirnya muncul sebagai tekanan pada CAD,” jelasnya.
Fakhrul mengingatkan bahwa pelebaran transaksi berjalan tersebut tidak tepat jika langsung diartikan sebagai penurunan kualitas ekonomi. Komposisi impor memperlihatkan mayoritas kebutuhan Indonesia masih berkaitan dengan kegiatan produksi dan pengembangan kapasitas.
Pada triwulan II, impor nonmigas mencapai US$ 62,0 miliar atau naik 17,6% yoy. Bahan baku, yang mencakup sekitar 63,5% impor nonmigas, naik 21,8% yoy, sementara barang modal dengan pangsa sekitar 24,2% tetap naik 15,5% yoy.
Volume impor riil nonmigas sendiri meningkat 11,3%, yang menunjukkan kenaikan tersebut bukan semata karena perubahan harga.
Ia mengingatkan agar permasalahan impor tidak dipandang secara sederhana sebagai dampak masyarakat yang terlalu banyak mengonsumsi barang impor.
Menurutnya, sebagian besar impor Indonesia masih berupa bahan baku dan barang modal, seperti mesin, elektronik, perlengkapan industri, serta intermediate goods yang bisa menjadi bagian dari siklus investasi di Indonesia.
Menurut Fakhrul, perluasan hilirisasi, kawasan industri, manufaktur, infrastruktur energi, serta pembangunan infrastruktur digital dan data center bisa menciptakan kebutuhan impor yang tinggi pada tahap awal.
Ia memaparkan bahwa dalam proses industrialisasi terdapat tahapan yang wajar, yakni impor biasanya naik terlebih dahulu sebelum kapasitas produksi terbentuk.
Sebelum pabrik menghasilkan output, misalnya, mesin harus didatangkan terlebih dahulu. Begitu pula dengan pembangunan data center yang memerlukan server, peralatan kelistrikan, dan sistem pendingin.
Dengan demikian, kenaikan impor saat ini dapat menjadi jejak finansial dari pembangunan kapasitas baru. Namun, menurutnya, kondisi tersebut hanya konstruktif apabila investasi yang dilakukan akhirnya meningkatkan produktivitas serta kemampuan menghasilkan devisa.
"Mesin yang kami impor hari ini harus menjadi produksi besok. Elektronik yang kami impor hari ini harus menjadi kapasitas digital besok. Dan investasi hari ini harus menjadi ekspor atau substitusi impor di kemudian hari. Kalau tidak, kami bukan sedang membangun kapasitas; kami hanya mengimpor pertumbuhan,” tandasnya.