JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penegasan bahwa program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) kini telah resmi berjalan di sebanyak 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi di seluruh wilayah tanah air.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan BPNT atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden ketika membawakan pidato kenegaraan dalam forum Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 yang bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (14/8).
Menurut pandangannya, sistem perlindungan sosial (Perlinsos) harus dirancang agar semakin tepat sasaran, mudah diakses oleh masyarakat luas, serta tetap menjunjung tinggi nilai kemartabatan.
Salah satu langkah konkrit yang ditempuh oleh pemerintah diwujudkan melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial, khususnya pada program Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Sembako.
Berdasarkan pemaparan Presiden Prabowo, proses digitalisasi ini terbukti mampu memangkas secara drastis besaran biaya serta rentang waktu yang sebelumnya terpaksa dikeluarkan oleh masyarakat dari kalangan tidak mampu demi bisa mengakses layanan bantuan sosial tersebut.
Pada masa sebelumnya, keluarga kategori pra-sejahtera diperkirakan harus menanggung beban biaya kisaran Rp150.000 yang dialokasikan untuk ongkos perjalanan, pengurusan dokumen, biaya fotokopi, hingga kompensasi waktu kerja yang terbuang percuma.
"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu cukup lama. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," katanya.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa masyarakat dari golongan kurang mampu sama sekali tidak boleh dibebani dengan pungutan biaya apapun hanya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka yang sulit.
“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” katanya.
Digitalisasi sistem ini, lanjut Presiden Prabowo, akan terus digencarkan dan diperluas jangkauannya tidak sebatas pada program bantuan sosial semata, melainkan turut mencakup berbagai macam bentuk bantuan pemerintah serta subsidi lainnya.
Langkah progresif ini merupakan esensi bagian dari implementasi agenda pro-kesejahteraan rakyat (pro-kesra) yang terintegrasi penuh demi mendongkrak tingkat ketepatan sasaran, transparansi kebijakan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Di tengah jalannya pidato tersebut, Presiden Prabowo turut menyapa serta memperkenalkan secara langsung dua orang sosok penerima manfaat program yang hadir di lokasi acara.
Kehadiran kedua warga tersebut merepresentasikan gambaran nyata atas dampak positif dari program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah.
Salah satu di antaranya adalah Susanah, seorang warga asal Kabupaten Bogor yang sehari-hari mencari nafkah sebagai buruh harian dengan tingkat upah sebesar Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Presiden Prabowo.
Selain itu, hadir pula Margarelitha Rohi, seorang penerima manfaat program bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) yang berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Menjalani kehidupannya sejak kecil di tengah kungkungan keterbatasan ekonomi serta tidak sempat mengenyam bangku pendidikan formal, di usianya yang menginjak 38 tahun ia masih harus tetap berjuang berdagang sekaligus merawat sang bibi yang kini telah berusia 80 tahun.
"Bantuan sosial Atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya," kata Presiden Prabowo.
Ia kembali menekankan bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat bukanlah bertujuan untuk mengambil alih kerja keras rakyat, melainkan guna memastikan adanya dukungan maksimal agar taraf kesejahteraan warga terus meningkat.
"Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," kata Prabowo Subianto.