JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pihak otoritas telah menetapkan pembagian pendapatan yang jauh lebih proporsional antara pengendara ojek daring (ojol) serta pihak penyedia aplikasi.
Berdasarkan keterangan Presiden ke-8 RI tersebut, lewat campur tangan otoritas, bagian pendapatan yang didapatkan pengendara ojol diklaim bertambah dari 80% menjadi 92%.
Informasi tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI serta Rapat Bersama DPR RI-DPD RI di Kawasan Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menuturkan bahwa langkah tersebut ialah segmen dari ikhtiar pemerintah dalam mengokohkan sektor usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) yang merupakan salah satu fondasi perekonomian Nusantara.
"Karena kekuatan ekonomi kami ada di UMKM, kami juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," kata Prabowo.
Menurutnya, sebelum dilaksanakan campur tangan pemerintah, pengendara ojol hanya menerima 80% dari pendapatan, sedangkan 20% menjadi hak pihak aplikator.
"Tadinya pengemudi ojol hanya mendapat 80% dari upaya kerja mereka, karena aplikator minta 20%," ujarnya.
Sesudah pemerintah melakukan campur tangan terhadap skema pembagian pendapatan tersebut, jatah yang diterima pengendara bertambah menjadi 92%.
"Tapi dengan rekomendasi Pemerintah, tetapi memang agak intervensi juga ini. Sekarang para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka," kata Prabowo.
Prabowo turut menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah berpengaruh terhadap pertambahan pemasukan sejumlah pengendara ojol. Berdasarkan catatan yang diterima otoritas, ada pengendara yang mengaku pendapatannya meningkat sampai dua bahkan tiga kali lipat.
"Dan banyak pengemudi sekarang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang 2x, ada 3x lebih tinggi," tandas Prabowo.