JAKARTA — Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dipandang wajib ditetapkan sebagai program nasional agar target perampungannya dalam kurun waktu tiga tahun bisa terwujud.
Pimpinan tertinggi Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, memandang skala proyek PLTS 100 GW terlampau masif apabila sekadar dijalankan sebagai program kementerian.
Pemerintah, tutur dirinya, harus menerapkan pendekatan lintas sektor bagaikan misi nasional dengan sinergi penuh antarkementerian serta lembaga.
Fabby memberikan contoh penerapan program nasional tersebut dapat mengadopsi Program Apollo di Amerika Serikat. Dalam program itu, pihak pemerintah AS membangun seluruh ekosistem bersangkutan yang mengarah pada misi mengirim manusia ke bulan.
"Indonesia juga perlu pendekatan seperti itu untuk membangun 100 GW PLTS," ujarnya dalam Media Briefing IESR di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dirinya memaparkan, target pembangunan 100 GW PLTS dalam jangka waktu tiga tahun mengisyaratkan bahwa Indonesia mesti menambah sekitar 33 GW tiap tahunnya. Jumlah tersebut terlampau jauh melampaui pencapaian sekarang, mengingat total kapasitas PLTS nasional baru berada di kisaran 1,5 GW.
Di samping menopang transisi energi, Fabby menganggap proyek tersebut berdaya dorong sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Dirinya menaksir keperluan penanaman modal pembangunan PLTS beserta sistem penyimpanan baterai sanggup mencapai sekitar US$100 miliar sampai US$200 miliar.
Besaran investasi tersebut dipandang sanggup mendongkrak penanaman modal nasional sekaligus menyokong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah lewat penciptaan lapangan pekerjaan serta kegiatan industri anyar.
Kendati demikian, Fabby memberikan peringatan bahwa akselerasi pembangunan PLTS menuntut reformasi besar-besaran dalam alur pengembangan proyek. Saat ini, sebuah proyek PLTS lazimnya membutuhkan durasi sekitar empat hingga lima tahun terhitung sejak fase perencanaan sampai beroperasi secara komersial.
"Kalau targetnya 100 GW selesai dalam dua sampai tiga tahun, seluruh proses yang selama ini membuat proyek berjalan lama harus dipangkas dan dipercepat," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya menaruh harapan agar Peraturan Presiden mengenai program 100 GW PLTS yang sedang digodok pemerintah tidak sekadar berfungsi sebagai payung hukum, melainkan juga sanggup memangkas segala hambatan operasional sehingga proyek dapat terlaksana selaras dengan target.