BPS Laporkan Angka Backlog Kepemilikan Rumah Turun 3,46 Juta Jiwa RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 03:21:01 WIB
Pimpinan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto: NET)

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan angka ketimpangan (backlog) kepemilikan hunian di tanah air mencatatkan penyusutan hingga 3,46 juta keluarga sepanjang rentang waktu 2020 sampai 2026. 

Pimpinan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan bahwa penurunan secara ajeg tersebut menggambarkan adanya tren positif pada pemenuhan keperluan tempat tinggal nasional di tengah dorongan program penyediaan rumah negara.

"Backlog kepemilikan rumah terus mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2026. Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah turun dari 12,75 juta rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada tahun 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/8/2026).

Amalia memaparkan, secara persentase, backlog kepemilikan keluarga mengerucut dari 17,52% pada 2020 menjadi 12,39% dari keseluruhan keluarga nasional pada tahun ini. 

Di samping kepemilikan, backlog kelayakhunian rumah secara nasional pun membukukan penyusutan sebanyak 762.763 keluarga, yakni dari 18,77 juta pada 2025 menjadi 18,01 juta keluarga pada 2026. 

Meskipun begitu, BPS mencatat Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jawa Tengah tetap menjadi tiga daerah penyumbang angka backlog kelayakhunian terbanyak di tanah air.

Sejalan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggarisbawahi bahwa pemutakhiran data makro BPS berbasis By Name By Address (BNBA) menjadi acuan pokok Kementerian PKP dalam menyalurkan berbagai bantuan perumahan. 

Adapun intervensi negara seperti rumah subsidi, BSPS, hingga Program 3 Juta Rumah hendak diintegrasikan memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjangkau warga desil 1 sampai desil 4. 

Untuk mengukuhkan akuntabilitas serta verifikasi faktual di lapangan, pemerintah pun memaksimalkan aplikasi Go PKP sebagai instrumen pelaporan pembangunan hunian secara transparan serta berkala.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kami bekerja berbasiskan data, dan terima kasih BPS atas sinergi penuhnya," pungkas Ara.

Terkini