JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihak pemerintah akan mengkaji serta mempelajari secara mendalam pengalaman yang dimiliki oleh negara India dan Cina dalam hal pengembangan sektor perumahan, yang mana langkah ini ditempuh sebagai bagian dari ikhtiar mempercepat pelaksanaan program pembangunan 3 juta hunian.
Maruarar mengutarakan bahwa pemerintah senantiasa membuka diri untuk menyerap praktik terbaik dari berbagai negara sahabat, termasuk setelah baru saja merampungkan agenda pertemuan dengan menteri perumahan asal Cina beberapa hari yang lalu.
"Bagus. Kami baru 2 hari lalu kan ketemu dengan juga menteri perumahan dari RRC. Kami selalu belajar dan mengobservasi, diskusi tentang bagaimana pengelolaannya," ujar Maruarar usai menghadiri agenda Presidential Briefing Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menanggapi berbagai pertanyaan yang mengemuka terkait instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melakukan studi banding ke India demi mengakselerasi program perumahan nasional, Maruarar membenarkan bahwa India dan Cina diposisikan sebagai dua negara utama yang dijadikan rujukan penting.
"India dan RRC mungkin itu dua negara yang perlu kami dalami, tentu dengan saling menghargai, saling percaya, dan kepentingan nasional kami diutamakan," katanya.
Kendati demikian, ia memberikan penegasan bahwa setiap bentuk jalinan kerja sama internasional di sektor perumahan wajib mendatangkan nilai tambah serta manfaat nyata bagi kepentingan Indonesia, alih-alih sekadar menjadikan pasar domestik nasional sebagai sasaran empuk bagi penetrasi produk asing semata.
"Jangan menjadikan Indonesia sebagai market saja. Harus ada transfer teknologi," ujarnya.
Berdasarkan pemaparan Maruarar, pemerintah ke depannya akan menempatkan prioritas utama pada adopsi ragam teknologi konstruksi bangunan yang terbukti aman, memiliki kecepatan pengerjaan yang tinggi, serta menawarkan harga yang terjangkau guna menyokong percepatan pembangunan fisik rumah rakyat.
"Kami lihat teknologi yang aman, yang cepat, dan juga murah, terjangkau," katanya.
Di samping itu, ia turut memberikan penekanan yang kuat mengenai krusialnya aspek keterlibatan sektor industri di dalam negeri, yang mencakup pula para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar diintegrasikan secara optimal ke dalam rantai pasok kebutuhan Program 3 Juta Rumah.
"UMKM kami harus menjadi prioritas. Genteng kami, bata kami, semen kami, besi kami," ujar Maruarar.
Dalam momentum kesempatan yang sama, Maruarar juga sempat menyinggung pencapaian kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat. Dirinya menyebutkan bahwa agenda peluncuran akad massal untuk 62.000 unit rumah subsidi yang diselenggarakan belum lama ini menjadi salah satu rekor peluncuran dengan skala terbesar.
"Kami juga cerita bagaimana rumah subsidi yang kemarin sekali peluncuran bisa 62.000. Itu mungkin termasuk paling besar, 62.000 sekaligus di 160 titik di 36 provinsi, melibatkan perbankan dan pengembang," katanya.
Ia menambahkan bahwa jajaran pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bentuk insentif kemudahan guna mendongkrak kecepatan akses kepemilikan hunian bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang mencakup fasilitas pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG).
"Presiden sudah kasih gratis BPHTB, PBG. Kan luar biasa. Itu suatu sejarah," ujar Maruarar.