JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) makin menggalakkan langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Upaya ini dijalankan melalui pemberian edukasi ke masyarakat, pemantauan awal terhadap calon pekerja migran, hingga penguatan sektor ekonomi desa. Langkah tersebut ditempuh supaya warga desa tidak tergiur mencari penghidupan lewat jalur yang berbahaya.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid menyampaikan di Jakarta pada Kamis bahwa pihak pemerintah menerapkan dua pendekatan utama, yakni tindakan pencegahan dan pembedayaan warga.
Strategi pencegahan ini dieksekusi lewat optimalisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang dirancang bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Wadah ini ditujukan sebagai sarana edukasi, peningkatan literasi, serta sosialisasi seputar risiko TPPO dan aneka bentuk kekerasan pada perempuan maupun anak.
"Kami melakukan tindakan pencegahan. Kami sudah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini menjadi ruang memediasi dan sekaligus menstimulasi agar desa-desa itu ramah terhadap perempuan dan anak," kata Taufik.
Taufik menerangkan bahwa aparat pemerintah desa turut didorong untuk mendata setiap warga yang berencana bekerja di luar negeri, khususnya yang bermukim di kawasan kantong pekerja migran.
Tujuannya agar seluruh tahapan keberangkatan benar-benar menuruti aturan dan mekanisme resmi. Pengawasan sejak dini oleh pemerintah desa ini dipandang krusial guna membendung godaan tawaran kerja ilegal yang berisiko berujung pada kasus TPPO.
"Harus legal, harus memenuhi syarat dan ketentuan, dan diidentifikasi oleh pemerintah desa. Jangan sampai kami punya warga desa yang berkeinginan untuk mendapatkan pendapatan lebih dengan kerja di luar negeri itu dengan cara-cara yang instan," ujar dia.
Bukan cuma memperkokoh benteng pencegahan, Kemendes PDT juga memaksimalkan berbagai program penguatan ekonomi. Di antaranya lewat pemanfaatan Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kampung Nelayan Maju, kawasan desa wisata, serta pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Taufik menambahkan bahwa deretan program tersebut menjadi bagian dari realisasi Astacita Presiden yang menetapkan desa sebagai poros pembangunan.
Sektor ini difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga warga dapat mendongkrak kesejahteraannya tanpa perlu terdesak bermigrasi akibat dorongan ekonomi.
"Program-program pemberdayaan ini dihadirkan di desa, supaya orang merasa enjoy dan merasa bahwa ternyata di desa juga bisa mengubah yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Ada peningkatan pendapatan keluarga yang ada di desa," kata Taufik.