JAKARTA - Komisi II DPR RI melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajarannya serta jajaran kepala dan wakil kepala daerah, yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Selain hadir secara tatap muka di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, sejumlah kepala dan wakil kepala daerah turut mengikuti agenda tersebut secara daring. Para pejabat daerah tersebut tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Ini pertemuan penting,” kata Dasco yang ikut bergabung ketika rapat sudah berlangsung.
Jalannya rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Dia mengungkapkan bahwa agenda tersebut terbilang spesial lantaran dilangsungkan di tengah masa reses.
“Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini,” kata dia.
Rifqi memaparkan bahwa rapat ini menjembatani tiga hal pokok pembahasan, yaitu remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta langkah peningkatan pendapatan asli daerah.
Dia turut memberikan apresiasi kepada Apkasi dan Apeksi atas komitmen advokasi yang telah dijalankan. Menurut dia, forum kali ini difokuskan untuk menyerap aspirasi para bupati dan wali kota, sedangkan pertemuan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bakal diselenggarakan secara terpisah.
“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kami carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kami carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Rifqi menyampaikan keyakinannya bahwa pergerakan ekonomi daerah yang kuat akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, agenda rapat bersama pimpinan daerah dianggap memiliki peran yang sangat strategis.
Pada dasarnya, dia bertekad memastikan sinergi serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap harmonis di tengah berbagai dinamika dan tekanan global saat ini. Bagi dia, jalannya roda pemerintahan wajib memberikan dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
"Seperti apa nanti model perbantuannya, apakah per penambahan TKD (transfer ke daerah), termasuk di dalamnya perluasan atau penambahan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerahnya, dan seterusnya dan seterusnya, akan kami bahas dan formulasikan," katanya, Rabu (29/7).