JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan koordinasi bersama jajaran petinggi Bank Indonesia (BI) beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Berdasarkan pengamatan langsung Bisnis.com, sejumlah tokoh penting KSSK seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi terpantau tiba di Kompleks Istana Negara sekitar pukul 15.50 WIB.
Menyusul kemudian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu hadir pada pukul 16.00 WIB. Disusul pula oleh Destry Damayanti yang baru saja mengemban amanah sebagai pejabat (Pj.) Gubernur BI yang datang pukul 16.23 WIB.
Di samping itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pun dikabarkan turut serta menghadiri agenda tersebut. Friderica atau yang akrab disapa Kiki menyebutkan bahwa kedatangannya ke Istana Negara bertujuan memenuhi undangan rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo.
"Kami akan rapat koordinasi saja tentang situasi saat ini," kata Kiki.
Sebelumnya, dinamika penting sempat terjadi pada kursi kepemimpinan tertinggi BI menyusul langkah Perry Warjiyo yang memilih mundur dari posisinya sebagai Gubernur BI. Destry Damayanti lantas ditunjuk untuk mengisi jabatan Pj. Gubernur BI guna melanjutkan estafet kepemimpinan bank sentral di tengah proses mundurnya Perry.
"Per kemarin (26/7/2026) secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden. Yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kami mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Bank Indonesia, Senin (27/7/2026).
Sementara itu, pihak Destry memastikan bahwa bank sentral akan tetap menjalankan seluruh fungsi, tugas, serta kewenangannya secara normal pascamundurnya Perry dari tampuk kepemimpinan Gubernur BI.
Pihak BI berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas nilai tukar rupiah, kelancaran sistem pembayaran, dan ketahanan sistem keuangan lewat penerapan tata kelola yang profesional serta koordinasi yang solid bersama pemerintah.