JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengontrol inflasi merupakan salah satu elemen krusial untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini dinilai memberikan efek domino pada naiknya tingkat konsumsi, produktivitas, terbukanya lapangan kerja baru, hingga terealisasinya target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
"Kalau kami berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bima sewaktu memberikan pidato pada acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 yang digelar di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7).
Bima pun meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin meningkatkan kolaborasi demi mengendalikan laju inflasi serta menjaga ketahanan pangan.
Ia memaparkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal isu ini secara berkala lewat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar sejak Oktober 2022.
Upaya tersebut dinilai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pasar selaku salah satu fondasi utama ekonomi nasional.
Bima memaparkan bahwa meski target pengendalian inflasi berlaku seragam di tanah air, hambatan yang dijumpai oleh tiap-tiap daerah relatif berbeda.
Spesifik untuk kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), aspek geografis yang berupa kepulauan membuat faktor interkoneksi antarpulau dan biaya transportasi logistik menjadi hal yang krusial demi menjamin kelancaran pasokan pangan.
Di samping itu, maraknya sektor pariwisata, lonjakan permintaan saat perayaan hari besar keagamaan, serta faktor cuaca juga ikut mengintervensi dinamika pergerakan inflasi di wilayah tersebut.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," ujarnya.
Guna mengatasi bermacam hambatan itu, Bima membagikan tiga poin agenda krusial yang wajib diperhatikan oleh para kepala daerah demi memperkokoh ketahanan pangan.
Poin pertama yaitu meningkatkan kolaborasi antardesa/daerah guna memastikan kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan.
Poin kedua yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memonitor pergerakan harga serta situasi pasar terkini secara berkala.
Poin ketiga yaitu menyelaraskan regulasi proteksi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang wilayah demi menjaga ketahanan pangan untuk jangka panjang.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," ujarnya.