JAKARTA - Hubungan kerja sama penting sedang digalang oleh utusan dari Indonesia guna merealisasikan pembentukan "Indonesia-Korea Carbon Corridor."
Melalui kolaborasi strategis ini, Indonesia membidik peluang untuk membuka pintu yang lebih lebar bagi proyek-proyek karbon dalam negeri agar bisa masuk ke pasar global, menarik investasi, serta membangun kemitraan internasional.
Langkah strategis demi mendirikan koridor karbon ini diprakarsai pada 23–24 Juli 2026 oleh Founder & CEO PT Visi Carbon Indonesia (VCarboN) Group, Heppy Trenggono, selaku perwakilan dari sejumlah pelaku industri proyek karbon nasional.
Rangkaian pertemuan tersebut digelar untuk menjajaki potensi investasi sekaligus memperluas kolaborasi di sektor karbon berbasis alam antara pihak Indonesia dan Republik Korea Selatan. Heppy Trenggono menegaskan bahwa kedua pihak akan mengedepankan skema hubungan business to business (B to B).
"Tentu dengan tetap menjaga integritas, kedaulatan, serta manfaat ekonomi sebesar-besarnya untuk Indonesia," ujarnya pada Senin (27/7/2026).
Sepanjang agenda roadshow di Korea Selatan, delegasi dari Indonesia berdiskusi dengan Executive Director Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) sekaligus eks Menteri Kehutanan Korea, Dr. Chongho Park, yang didampingi oleh Vice Executive Director AFoCO, Sunpil Jin.
Selain itu, utusan RI juga bertukar gagasan dengan CEO SK Multi Utility, Nam-Kyu (Kyle) Kim, perwakilan manajemen SK Gas, Project Director Korea Midland Power (KOMIPO), Minho Kim, hingga CEO Green Harbor Investment, Jason SeokHyun Yun, beserta jajaran manajemen seniornya.
Dalam rangkaian dialog itu, fokus utama tertuju pada peluang investasi sektor karbon berbasis alam di tanah air. Kemitraan ini nantinya diarahkan untuk merancang proyek karbon berintegritas tinggi sekaligus menjalankan implementasi kerja sama bilateral yang mengacu pada Article 6 Paris Agreement.
Menurut Heppy Trenggono, lonjakan permintaan karbon dari Korea Selatan diprediksi akan mulai meledak dalam waktu dua tahun ke depan.
"Maka dari itu, peluang ini mesti segera ditanggap oleh Indonesia. Karena suplai karbon berintegritas tinggi akan sangat sulit," tandas sosok yang juga menginisiasi Gerakan Bela dan Beli Indonesia tersebut.
Bagi Heppy Trenggono, momentum ini bernilai krusial menyusul langkah pemerintah Indonesia dan Republik Korea yang telah menyusun kerangka kemitraan demi mendukung sinergi karbon kedua negara.
Presiden Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) ini menilai bahwa besarnya atensi dari korporasi dan institusi Korea Selatan menandakan adanya pergeseran tren solusi dekarbonisasi.
Orientasi mereka yang awalnya hanya sebatas transaksi pembelian kredit karbon, kini telah bertransformasi menjadi bentuk kemitraan strategis berjangka panjang.
"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Korea Selatan dalam mendukung agenda dekarbonisasi melalui proyek-proyek karbon berbasis alam yang memiliki tata kelola dan integritas yang kuat," kata Heppy Trenggono.
Ia menambahkan bahwa diskusi awal ini akan menjadi pijakan fundamental untuk merajut kolaborasi bilateral yang mampu menjembatani melimpahnya potensi proyek karbon di Indonesia dengan sokongan investasi, pemanfaatan teknologi, serta target pemenuhan dekarbonisasi pihak Korea Selatan.
Lebih lanjut, agenda berkelanjutan dari rangkaian lawatan ini adalah menggelar pertemuan bersama KOMIPO.
"Ini salah satu perusahaan pembangkit listrik utama Korea Selatan dan SK Group, konglomerasi global Korea yang memiliki bisnis di sektor energi, teknologi, semikonduktor, baterai, dan solusi dekarbonisasi," terangnya.
Sebagai informasi, VCarboN Group sendiri merupakan wadah pengembangan aset karbon berbasis alam (Nature-based Solutions) yang mengusung prinsip governance-driven.
Perusahaan ini menyatukan proses pengembangan aset, sistem tata kelola, pengerjaan proyek, hingga tahap komersialisasi karbon ke dalam satu platform terpadu.
Portofolio proyek yang dikelola VCarboN saat ini mencakup area gambut dan mangrove di Indonesia guna menyuplai kebutuhan pasar karbon internasional melalui skema pasar sukarela (voluntary market) maupun skema Article 6 Paris Agreement.
Heppy Trenggono memandang rangkaian dialog ini sebagai fondasi awal dalam merajut hubungan jangka panjang antara kedua negara pada sektor ekonomi karbon.
"Kami berharap inisiatif ini bisa mendorong investasi, pengembangan proyek, serta kerja sama iklim yang saling menguntungkan bagi kedua negara," jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari VCarboN, Korea Selatan memiliki target besar untuk mencapai status zero emission pada tahun 2050 mendatang.
Untuk target jangka pendek di tahun 2035, Negeri Gingseng tersebut membidik penurunan emisi hingga 53%, di mana sektor industri dibebani target reduksi emisi mencapai 24,3%.
Korea Selatan juga tercatat sebagai pionir di Asia Timur yang meluncurkan Bursa Trading Carbon pertama kali pada 2015 silam, yang mencakup sekitar 75% dari total emisi gas rumah kaca nasionalnya.
Memasuki periode ke-4 sistem perdagangan emisi ini, Korea Selatan mematok batas kuota maksimal Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang boleh dilepas ke atmosfer sebesar 2,54 miliar ton karbon dioksida ekuivalen ($tCO_2e$) untuk masa lima tahun ke depan.
Sinergi karbon ini berjalan selaras dengan langkah nyata sebelumnya, di mana pada 6 Juni 2024, Indonesia dan Republik Korea resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait Implementasi Article 6 Paris Agreement.
Kerja sama formal tersebut bertujuan mendorong keterlibatan sektor swasta dan korporasi dari kedua belah negara untuk aktif menelurkan proyek reduksi emisi di Indonesia, dengan sokongan pendanaan langsung dari Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan.