Pemerintah Kaji Sumber Pembiayaan Universitas Republik Indonesia

Kamis, 23 Juli 2026 | 19:40:32 WIB
Menkeu Purbaya Bakal Kaji Skema Anggaran Universitas Republik Indonesia [FOTO: NET].

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihak pemerintah masih akan mengkaji skema pembiayaan untuk Universitas Republik Indonesia (URI). 

Berdasarkan pandangannya, ada peluang pendanaan institusi pendidikan anyar tersebut berkaitan dengan pos anggaran di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Purbaya mengemukakan hal tersebut ketika ditanya awak media seputar asal-usul anggaran URI yang baru saja didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"URI kan sebagian dari dana itu... saya enggak tahu, akan cek lagi. Kalau enggak salah ada hubungan dengan Dikti," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sewaktu disinggung ihwal kepastian apakah keseluruhan biaya operasional URI akan ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya belum bisa memastikan secara rinci.

"Nanti kami lihat lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto sebelumnya memaparkan bahwa pendanaan URI diproyeksikan bersumber dari APBN.

Donny menuturkan bahwa pihak pemerintah saat ini masih merumuskan estimasi kebutuhan anggaran URI, yang mencakup pembangunan fasilitas kampus serta operasional lembaga.

"Sedang kami susun, kami sedang rinci. Yang sekolah unggulan sudah ada anggarannya di Kementerian Dikti, tetapi untuk URI kami sedang menyiapkan kebutuhan untuk akhir tahun ini dan tahun depan," kata Donny usai pelantikannya di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Ketika ditanya mengenai kepastian sumber dana URI yang sepenuhnya bergantung pada APBN, Donny membenarkan pernyataan tersebut.

"Oh ya, jelas dari APBN," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia beserta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.

Pihak pemerintah menerangkan bahwa URI bakal beroperasi di bawah naungan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang bertugas menyatukan pengelolaan Sekolah Lingkup Garuda, perguruan tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) guna mencetak kader pemimpin masa depan di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Sampai saat ini, pemerintah terus mematangkan rincian kebutuhan anggaran serta desain kelembagaan URI.

Terkini