JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boven Digoel diminta untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan guna mendorong pengembangan infrastruktur dasar, terutama di sektor konektivitas seperti jalan dan jembatan. Peningkatan perencanaan yang matang dinilai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, mengingat potensi Boven Digoel yang besar namun terhambat oleh kendala infrastruktur yang belum memadai.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS), Laus Deo Calvin Rumayom, dalam sebuah kesempatan wawancara pada Selasa, 25 Maret 2025. Menurut Calvin, selama ini, Pemkab Boven Digoel cenderung kurang memperhatikan pentingnya penguatan SDM di bidang perencanaan. Padahal, kapasitas perencanaan yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah, terlebih dengan semakin kompleksnya isu-isu infrastruktur dan pemerintahan.
Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur
Calvin Rumayom mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur di Boven Digoel sangat bergantung pada kemampuan perencanaan yang efektif dan akurat. Konektivitas, terutama dalam hal jalan dan jembatan, merupakan masalah utama yang masih menghambat kemajuan di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus fokus pada penguatan perencanaan masalah konektivitas ini.
"Salah satu hal yang sering kali kurang disadari oleh Pemkab Boven Digoel adalah pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan. Ini sangat mendesak untuk dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran," ujar Calvin Rumayom. Menurutnya, penguatan SDM perencanaan ini bukan hanya soal penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kemampuan mereka untuk merancang dan mengelola proyek-proyek besar di bidang infrastruktur.
Lebih lanjut, Calvin menekankan bahwa SDM yang terampil di bidang perencanaan akan dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan infrastruktur secara lebih komprehensif. "Mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan kebijakan nasional dan menterjemahkannya dalam bentuk rencana yang dapat diimplementasikan dengan efektif oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada," tambahnya.
Peran Bappeda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan isu-isu prioritas pembangunan di setiap OPD. Menurut Calvin, Bappeda harus mampu menyusun perencanaan yang lebih terkoordinasi agar program-program pembangunan berjalan sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan lebih terarah dan terorganisir.
“Bappeda harus memastikan bahwa setiap OPD memahami dan melaksanakan prioritas pembangunan yang telah disusun. Hal ini sangat penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam hal ini, peran riset dan survei menjadi kunci utama. SDM perencanaan yang kuat harus mampu menggali data-data yang relevan dan menginterpretasikannya dengan tepat. Hal ini akan membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tantangan Baru Pasca Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Seiring dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan yang baru, muncul tantangan baru bagi Pemkab Boven Digoel. Salah satu isu utama yang perlu segera diatasi adalah penataan ulang batas wilayah administrasi setelah pemisahan dari Provinsi Papua. Hal ini tidak hanya melibatkan perubahan administratif, tetapi juga dampak terhadap perencanaan pembangunan yang harus disesuaikan dengan realitas baru ini.
"Setelah pembentukan Provinsi Papua Selatan, tentunya ada perubahan dalam hal tata ruang dan batas wilayah administrasi. Isu ini harus segera dibahas bersama dengan semua OPD yang ada di Pemkab Boven Digoel untuk menyusun rencana pembangunan yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan daerah, tetapi juga memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut," ujar Calvin.
Pemkab Boven Digoel diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan memperhatikan dengan serius penguatan SDM di bidang perencanaan agar mereka dapat menghadapi tantangan perubahan tersebut dengan lebih baik.
Kebutuhan Riset dan Survei untuk Adaptasi Kebijakan Nasional
Peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan juga harus dilakukan melalui riset dan survei yang mendalam. Calvin mengungkapkan bahwa SDM perencanaan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan nasional yang terus berkembang. Setiap perubahan kebijakan di tingkat pusat harus segera diterjemahkan dalam rencana pembangunan daerah agar tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat.
“Riset dan survei yang dilakukan oleh SDM perencanaan harus berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya mengikuti tren yang ada. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi daerah, rencana pembangunan yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih mudah diimplementasikan,” katanya.