JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus memantau perkembangan bisnis Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna memastikan bahwa arah kebijakan yang diambil tetap selaras dengan tujuan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pembentukan BPI Danantara bertujuan untuk memperkuat pengelolaan BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Makassar, M Ismail Riyadi, Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, menegaskan bahwa OJK tidak hanya fokus pada pemantauan perkembangan Bank BUMN, tetapi juga mendorong bank-bank tersebut untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka, serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.
"Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta bank untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah," ujar Ismail dalam keterangan resminya.
Pentingnya peran Bank BUMN dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat diakui oleh OJK. Ismail menjelaskan bahwa tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan kontribusi positif bank-bank tersebut terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurutnya, bank-bank ini memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, baik melalui pembiayaan sektor riil maupun dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
BPI Danantara Memiliki Langkah Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara
Di sisi lain, Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang baru-baru ini meluncurkan BPI Danantara. BPI Danantara akan berfungsi untuk mendukung pengelolaan BUMN secara lebih komprehensif dan efektif, terutama dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri serta memperkuat perekonomian nasional.
Dian juga menjelaskan bahwa BPI Danantara tidak hanya sekadar inisiatif baru, melainkan merupakan langkah strategis yang telah diterapkan di banyak negara melalui model sovereign wealth fund. "Kami menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah meluncurkan BPI Danantara sebagai bentuk pengelolaan BUMN yang lebih terstruktur. Ini adalah langkah yang sangat positif untuk meningkatkan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian Indonesia secara berkelanjutan," tambah Dian.
Pengesahan UU BUMN, Menandai Era Baru Pengelolaan Aset Negara
Salah satu tonggak penting dalam pembentukan BPI Danantara adalah pengesahan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dilakukan oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan perubahan ini, BPI Danantara diharapkan dapat mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengoptimalkan penggunaannya untuk berbagai investasi strategis negara.
"Pembentukan BPI Danantara ini bertujuan untuk mengelola kekayaan negara secara lebih optimal dan terpisah dari APBN, serta memastikan investasi strategis negara dapat dilaksanakan dengan lebih efisien," jelas Dian.
Di antara sektor-sektor yang akan mendapat perhatian lebih besar melalui BPI Danantara adalah hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor, dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan OJK memandang pentingnya pembangunan sektor-sektor tersebut sebagai pondasi untuk masa depan perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
Pengelolaan Aset yang Lebih Transparan dan Efisien
Dengan hadirnya BPI Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara akan semakin efisien dan transparan. Pengelolaan yang lebih terintegrasi ini akan membawa dampak positif bagi kinerja perusahaan negara, sehingga dapat menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional. Kinerja yang lebih efisien dan transparan, menurut OJK, akan membuka peluang bagi sektor-sektor strategis untuk berkembang dan lebih kompetitif di tingkat global.
Di luar itu, OJK juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPI Danantara dan lembaga-lembaga investasi besar dunia. Sejumlah negara besar telah lebih dahulu mengimplementasikan model sovereign wealth fund, di antaranya Norwegia dengan Government Pension Fund Global-nya, Singapura melalui Temasek Holdings, Qatar dengan Qatar Investment Authority, dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui Abu Dhabi Investment Authority.
Keempat lembaga investasi tersebut telah berhasil mengelola dana investasi besar yang berfokus pada sektor-sektor strategis seperti teknologi inovasi, energi terbarukan, serta rantai pasokan barang dan jasa yang esensial bagi perekonomian global. Dian berharap Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Meningkatkan Kontribusi BUMN terhadap Ekonomi Nasional
Ke depan, OJK dan pemerintah berencana untuk terus mengoptimalkan potensi Bank BUMN, dengan meningkatkan kinerja serta profesionalisme. BUMN diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung sektor-sektor vital yang mendorong perekonomian Indonesia, seperti sektor industri, energi, serta teknologi.
"Kami berharap Bank BUMN dapat berperan lebih aktif dalam mendorong perkembangan sektor-sektor strategis yang menjadi pilar perekonomian nasional, termasuk sektor teknologi dan energi terbarukan. Kami akan terus memantau dan memberikan arahan yang diperlukan agar bank-bank ini dapat semakin memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia," tambah Ismail.
Dengan langkah-langkah yang terus diambil oleh OJK dan pemerintah, termasuk pengelolaan yang lebih terstruktur melalui BPI Danantara, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perekonomiannya, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menjaga Keberlanjutan Perekonomian Indonesia
Sebagai kesimpulan, pembentukan dan peluncuran BPI Danantara merupakan langkah strategis yang akan memainkan peran penting dalam mengelola aset negara secara lebih efisien dan transparan. Bersama dengan peran aktif Bank BUMN, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, menciptakan investasi yang berkelanjutan, serta memastikan ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
Sebagaimana disampaikan oleh para narasumber, pengelolaan yang efektif dan transparan adalah kunci untuk menciptakan dampak positif yang akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.