JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk subsidi penerbangan perintis dan pesawat kargo. Subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Jania Basir, mengungkapkan bahwa dari proses lelang yang telah dilakukan, baru empat distrik yang berhasil mendapatkan operator penerbangan, yakni Mimika Barat, Jita, serta dua wilayah di Tembagapura, yaitu Tsinga dan Arwanop.
“Tahun lalu, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) sebenarnya telah menganggarkan subsidi untuk penerbangan perintis, tetapi tidak ada operator yang mengambilnya. Tahun ini, kami sudah memasukkan anggaran dalam APBD, dan sejauh ini baru empat distrik yang mendapatkan operator penerbangan,” ujar Jania.
Penerbangan Subsidi Potowayburu Dibiayai APBN
Selain keempat distrik tersebut, Jania juga menambahkan bahwa penerbangan subsidi untuk Potowayburu telah mendapatkan operator, namun pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui UPBU.
“Potowayburu sudah diterima oleh operator dan didanai oleh APBN melalui UPBU. Pemerintah daerah tidak bisa menggunakan dua sumber anggaran untuk satu wilayah. Jadi, jika sudah ditangani oleh UPBU, maka kami tidak akan masuk lagi,” jelasnya.
Dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat, diharapkan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil semakin membaik, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang lebih efisien.
Operator Pemenang Lelang Diharapkan Segera Beroperasi
Ketika ditanya mengenai operasional penerbangan perintis, Jania menegaskan bahwa setelah lelang selesai, operator yang terpilih seharusnya segera menjalankan penerbangan karena dananya telah tersedia.
“Kalau sudah ada pemenang lelang, seharusnya operator langsung mengeksekusi penerbangan karena dananya sudah siap. Tidak boleh ada kendala lagi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses transportasi yang layak, baik untuk mobilitas penduduk maupun distribusi barang kebutuhan pokok.
Anggaran Rp 25 Miliar Dibagi untuk Penerbangan Perintis dan Kargo
Anggaran yang disiapkan Pemkab Mimika sebesar Rp 25 miliar tersebut akan dialokasikan untuk dua jenis penerbangan, yaitu penerbangan perintis bagi masyarakat dan penerbangan kargo untuk distribusi barang.
“Anggarannya itu Rp 25 miliar, tetapi akan digunakan untuk dua kebutuhan, yaitu subsidi pesawat perintis dan subsidi pesawat kargo,” ujar Jania.
Dengan adanya subsidi ini, Pemkab Mimika berharap dapat mengurangi biaya transportasi udara yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di daerah terpencil. Penerbangan kargo juga diharapkan dapat membantu memperlancar distribusi barang, termasuk bahan kebutuhan pokok dan logistik lainnya, yang selama ini sulit dijangkau melalui jalur darat.
Upaya Pemkab Mimika dalam Meningkatkan Konektivitas
Subsidi penerbangan perintis dan kargo merupakan bagian dari komitmen Pemkab Mimika dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Mimika, yang memiliki kondisi geografis cukup menantang dengan banyak daerah terpencil dan sulit diakses, sangat membutuhkan solusi transportasi yang efektif.
Penerbangan perintis menjadi alternatif utama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur jalan memadai. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan masyarakat di wilayah terisolasi dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Salah satu warga di Distrik Jita, Markus Kogoya, menyambut baik kebijakan ini dan berharap penerbangan perintis segera beroperasi secara rutin.
“Selama ini kami kesulitan untuk bepergian karena akses jalan darat yang terbatas. Dengan adanya penerbangan perintis, kami berharap bisa lebih mudah bepergian dan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Tantangan dalam Implementasi Subsidi Penerbangan
Meskipun program subsidi ini telah disiapkan, tetap ada tantangan yang perlu diantisipasi dalam implementasinya. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya minat operator penerbangan dalam mengambil subsidi yang ditawarkan.
“Tahun lalu, tidak ada operator yang berminat meskipun subsidi sudah disiapkan. Kami berharap tahun ini hal tersebut tidak terulang, sehingga penerbangan perintis bisa segera berjalan,” ujar Jania.
Selain itu, faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis yang sulit juga menjadi tantangan dalam operasional penerbangan perintis. Namun, Pemkab Mimika tetap optimistis bahwa dengan adanya subsidi ini, mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lebih lancar.
Harapan ke Depan
Dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, Pemkab Mimika berharap dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Program subsidi penerbangan ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan akses transportasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperlancar distribusi barang dan menekan harga kebutuhan pokok.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka masyarakat di distrik yang selama ini sulit dijangkau dapat merasakan manfaat nyata dari peningkatan layanan transportasi udara. Pemkab Mimika juga terus berupaya agar ke depan lebih banyak distrik yang bisa mendapatkan manfaat dari subsidi penerbangan perintis dan kargo.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem transportasi yang lebih baik dan merata di Kabupaten Mimika.