JAKARTA - Dalam upaya mencapai target ambisius pembangunan tiga juta rumah per tahun, pemerintah memastikan bahwa langkah ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan untuk menjaga disiplin fiskal, sembari tetap membantu sektor-sektor lainnya.
“Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan,” kata Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.
Salah satu strategi utama yang direncanakan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikhususkan untuk sektor perumahan. Instrumen keuangan ini dirancang untuk mendanai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memodifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk meningkatkan skalanya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendekatan ini adalah langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang tinggi di Indonesia tanpa membebani APBN. "Kami ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan berkelanjutan dan tidak mengganggu pos anggaran lainnya," tambahnya.
Selain itu, kemitraan yang kuat dengan Bank Indonesia (BI) juga menjadi fokus utama. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan bahwa bank sentral siap mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Sebagai bagian dari dukungan likuiditas tersebut, Perry menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan. Langkah ini akan meningkatkan likuiditas hingga Rp80 triliun, yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam sektor perumahan.
“Dukungan pendanaan dari BI juga mencakup pembelian SBN dari pasar sekunder,” ungkap Perry. Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong berkembangnya berbagai industri terkait seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan bersumber langsung dari APBN, tetapi melalui skema likuiditas khusus yang tetap sejalan dengan regulasi yang ada. “Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu, tentu dalam koridor aturan yang ada,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa salah satu sumber likuiditas berasal dari dukungan BI. Namun, detail mekanismenya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pemerintah, melalui program Astacita era pemerintahan Prabowo-Gibran, menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Komposisi dari rencana ini meliputi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di kawasan perkotaan. Pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Program ambisius ini juga menciptakan peluang bagi berbagai industri pendukung lainnya, memberikan dampak ekonomi yang meluas. Dengan demikian, program ini bukan hanya sekadar solusi perumahan, tetapi juga katalis pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Dalam mewujudkan visi ini, pemerintah dan BI terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab fiskal dan stimulus pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendekatan multidimensi yang digunakan untuk mengelola ekonomi negara.
Pendekatan yang kolaboratif dan inovatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani tantangan perumahan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dengan penerbitan SBN dan dukungan dari BI, Indonesia berharap dapat mencapai target tersebut sambil menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan perumahan di Indonesia dan memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.