JAKARTA — Isu akses transportasi kembali mencuat sebagai salah satu masalah mendasar yang harus diselesaikan untuk mencapai kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan program lumbung pangan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Akademisi Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Katolik Soegijapranata, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menegaskan bahwa peningkatan akses transportasi adalah langkah awal yang harus diambil jika ingin membasmi kemiskinan.
Transportasi sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk di dalamnya akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam diskusi baru-baru ini, Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu prioritas utama selama masa pemerintahannya. Beberapa program yang diusung di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan SMA gratis bagi masyarakat miskin di tingkat ekstrem serta anak-anak putus sekolah.
Namun, seperti yang diutarakan oleh Irine Yusiana Roba Putri pada tahun 2025, "Subsidi transportasi umum adalah keharusan, bukan pilihan. Tanpa adanya akses transportasi yang memadai, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan."
Problematika Akses Transportasi di Jawa Tengah
Dari data Bappeda Jawa Tengah tahun 2025, diketahui bahwa total panjang jaringan jalan di provinsi Jawa Tengah mencapai 31.116,64 km. Meski begitu, banyak dari jalan-jalan ini, khususnya jalan di kawasan kabupaten dan kota, masih dalam kondisi yang buruk. Hal ini berdampak langsung pada kegiatan sehari-hari warga, termasuk akses anak-anak ke sekolah. Di sejumlah wilayah Jawa Tengah, banyak anak terpaksa putus sekolah akibat ketidaktersediaan angkutan umum.
Situasi ini secara langsung mempengaruhi angka pernikahan anak dan meningkatkan jumlah bayi dengan kondisi stunting. "Jika kita ingin serius mengentaskan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, kita harus memperbaiki kondisi jalan dan transportasi umum di daerah tersebut," kata seorang akademisi dari Unika Soegijapranata.
Statistik Kondisi Jalan di Jawa Tengah
Menurut data terkini, kondisi jalan nasional di Jawa Tengah menunjukkan 36,95% dalam keadaan baik, namun 54,07% masih dalam kondisi sedang, dan 8,99% dianggap rusak. Sementara itu, kondisi jalan provinsi menunjukkan keadaan yang lebih baik, dengan 83,60% dalam kondisi baik.
Di tingkat kota/kabupaten, masalah lebih akut. Hanya 54,83% dari total panjang jalan dalam kondisi baik, 27,16% kondisinya sedang, sedangkan 16,76% rusak. Dalam konteks nasional, rata-rata jalan kabupaten/kota yang tidak mantap mencapai 38%.
Inisiatif Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah
Untuk merespons kondisi ini, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk perbaikan dan pembangunan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia dalam tahun 2023. Anggaran serupa juga disiapkan untuk tahun 2024.
Jawa Tengah, sebagai salah satu penerima alokasi anggaran, mendapatkan Rp1,36 triliun untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan sepanjang 289,8 kilometer. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas barang dan penumpang, sehingga turut berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal.
Namun, sayangnya, pada tahun 2025, anggaran untuk Inpres Jalan Daerah belum mencuat, menimbulkan kekhawatiran akan kelanjutan proyek infrastruktur ini. Meskipun demikian, pejabat daerah tetap berusaha mencari solusi lain, termasuk mengusulkan beberapa trayek angkutan bus perintis yang dapat melintas antar kabupaten/kota.
Dampak Jangka Panjang dari Peningkatan Akses Transportasi
Peningkatan akses transportasi bukan hanya berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Lebih dari itu, hal ini mendukung berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi baru.
Transportasi juga menjadi penghubung vital bagi program pengangkutan barang dari tol laut ke pedalaman, memperkuat rantai pasokan dan distribusi pangan. "Dengan transportasi yang lebih baik, kita akan dapat melihat kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan," tambah Irine Yusiana Roba Putri.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan lumbung pangan di Jawa Tengah dan wilayah lainnya di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus berinvestasi dalam pembangunan dan peningkatan akses transportasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.