JAKARTA - Pada hari Jumat, 20 Desember 2024, penegasan penting telah dilakukan dengan disahkannya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. Dengan visi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dokumen strategis ini menjadi landasan bagi perubahan besar dalam penyediaan energi di Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan sektor industri yang diproyeksikan menyerap 774 TWh atau sekitar 43% dari total kebutuhan listrik nasional yang diperkirakan mencapai 1.813 TWh pada tahun 2060.
Perubahan besar ini menetapkan parameter baru bagi industri energi, dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang ESDM, Aryo Djojohadikusumo, menekankan pentingnya langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai. "Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Aryo pada kesempatan peresmian di Jakarta.
Menurut RUKN, kebutuhan energi listrik nasional akan mengalami lonjakan signifikan, dari 482 TWh pada 2024 menjadi 1.813 TWh pada 2060, dengan rata-rata pertumbuhan 3,8% per tahun. Dimana konsekuensi ini tidak hanya menantang untuk dipahami, tetapi juga membutuhkan tindakan konkret dalam memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung berbagai sektor strategis, termasuk industri dan pariwisata.
"Tanpa investasi besar-besaran, target pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai," tambah Aryo, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta. Ia menyoroti bahwa dibutuhkan investasi tahunan sekitar US$30 miliar untuk pengembangan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik yang memadai. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” jelas Aryo.
Kemitraan Pemerintah dan sektor swasta dipandang sebagai elemen penting dalam pemenuhan kebutuhan investasi yang besar di sektor ketenagalistrikan. Kolaborasi ini bukan hanya saling melengkapi, tetapi juga menawarkan berbagai model yang memungkinkan pembagian risiko serta tanggung jawab dengan lebih fleksibel. "Dalam kolaborasi dengan swasta, pemerintah dapat memberikan jaminan proyek atau insentif fiskal, sementara sektor swasta menyediakan pembiayaan dan keahlian teknis," ungkap Aryo.
Tidak hanya itu, M. Maulana, Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM KADIN Indonesia, memberikan perhatian khusus pada transisi menuju energi bersih, yang menjadi salah satu prioritas RUKN. "Pada tahun 2060, sekitar 73,6% dari bauran energi nasional diharapkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT)," tuturnya. Pembangkit berbasis EBT seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi dinilai penting tidak hanya dalam pengurangan emisi karbon tetapi juga dalam jaminan keberlanjutan energi di Indonesia.
Maulana juga menggarisbawahi peran penting teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan infrastruktur fleksibel guna mendukung keberhasilan transisi energi. "Transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi," tegasnya.
Pentingnya konektivitas energi juga menjadi sorotan dengan rencana pengembangan supergrid antarpulau dan proyek interkoneksi seperti Sumatera-Jawa, Jawa-Bali, dan Bali-Nusa Tenggara. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat jaringan listrik nasional serta memastikan distribusi listrik yang merata hingga ke daerah terpencil. "Konektivitas yang lebih baik tidak hanya menjamin kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan industri dan pariwisata," tambah Maulana.
Namun, pencapaian visi RUKN tidak serta merta tanpa tantangan. Regulasi yang mendorong partisipasi sektor swasta diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Selain itu, pembiayaan proyek besar harus diupayakan agar tidak menambah beban anggaran negara. "Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi, seperti penyederhanaan perizinan dan jaminan kepastian hukum," tutup Maulana.
Dengan ditetapkannya RUKN 2024-2060, Indonesia membuka lembaran baru dalam perjalanan transisi energi, sebuah tantangan sekaligus peluang yang besar. Transformasi ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan landasan bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.