Pamekasan, sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Madura, tengah menghadapi tantangan infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk memasukkan raperda tersebut ke dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.
Ahmad Fauzi, anggota Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, menegaskan pentingnya pengajuan raperda ini. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Pamekasan. "Percepatan pembangunan infrastruktur jalan mempunyai banyak manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Pamekasan," ujar Fauzi. Ia menambahkan bahwa keberadaan raperda ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
Fauzi, yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Pamekasan, menjelaskan lebih lanjut bahwa jika infrastruktur jalan dapat dibangun dengan baik dan memadai, maka pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih mudah dijangkau. Dalam konteks ini, ia menegaskan pentingnya memiliki infrastruktur yang memadai agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih efisien.
Lebih detail mengenai implikasi dari infrastruktur yang baik, Fauzi menyatakan keyakinannya bahwa hal tersebut akan mendukung peningkatan taraf hidup dan perputaran ekonomi masyarakat Pamekasan. "Sebab, masyarakat bisa beraktivitas dengan baik," jelasnya. Infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya membuka akses untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga memungkinkan mobilitas yang lebih nyaman dan cepat bagi warga. Hal ini, pada gilirannya, dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Selain itu, Fauzi mengungkapkan bahwa infrastruktur yang memadai juga bisa meminimalkan atau mengurangi dampak sosial di masyarakat. "Infrastruktur yang memadai juga bisa meminimalkan atau mengurangi dampak sosial di masyarakat," tambahnya. Dalam banyak kasus, infrastruktur yang buruk seringkali menjadi penyebab ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah sosial, sehingga peningkatan kondisi jalan dipandang sebagai solusi penting.
Langkah Fraksi Demokrat ini juga hadir di tengah kabar lainnya yang menyedot perhatian publik Pamekasan, seperti ancaman hukum terhadap Pegadaian Pamekasan terkait dugaan penipuan terhadap nasabah dan insiden kebakaran toko kelontong akibat tabung gas bocor di kawasan Polagan, Galis. Namun, perhatian terhadap infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama karena dampaknya yang luas bagi masyarakat seluruh kabupaten.
Dengan usulan raperda ini, DPRD Pamekasan berharap dapat mewujudkan sistem infrastruktur jalan yang andal dan berkelanjutan. Pengajuan raperda adalah langkah awal, dan diharapkan dapat menggerakkan proses pembangunan infrastruktur yang lebih terencana dan sistematis. Fauzi dan anggota Fraksi Demokrat lainnya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan ini hingga terealisasi, mengingat dampaknya yang sangat esensial bagi kesejahteraan masyarakat Pamekasan.
Keseluruhan proses ini mencakup berbagai tahap legislatif dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan raperda hingga ke level implementasi di lapangan. Dengan visi ini, diharapkan Pamekasan dapat membangun jalan yang lebih baik, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya di masa mendatang.