KALIMANTAN TIMUR – Gagalnya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan menjadi penghalang utama pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Penajam yang sudah direncanakan sejak tahun 2024. Hingga akhir tahun ini, pelabuhan yang diharapkan menjadi infrastruktur penting bagi daerah Penajam Paser Utara dan sekitarnya belum juga menunjukkan progres signifikan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara, Alimuddin, upaya untuk membangun pelabuhan tersebut harus sementara dihentikan. Berbicara kepada TribunKaltim.co pada Senin, 24 Desember 2024, Alimuddin menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah daerah. "Sementara ini, pembangunan ditangguhkan, karena belum ada kesepakatan,” jelasnya.
Permasalahan lahan ini bukan hanya menjadi kendala tunggal, tetapi juga berdampak pada rencana strategis transportasi di kawasan tersebut. Dengan anggaran sebesar 15 miliar yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, harapannya pelabuhan dapat segera dibangun dan digunakan oleh masyarakat. Pelabuhan ini nantinya akan melayani pengguna jasa feri, klotok, dan speedboat yang sehari-hari menghubungkan Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan dan daerah sekitarnya.
Dalam upaya mencari solusi, pemerintah daerah telah memikirkan alternatif lain jika hingga tahun 2025 tidak juga tercapai titik temu terkait masalah lahan. Alimuddin menjelaskan, ada kemungkinan pembangunan pelabuhan baru di lokasi berbeda namun tetap berdekatan dengan lokasi semula, hanya sekitar 100 meter dari pelabuhan lama. “Ada kemungkinan pindah, perencanaannya sudah ada,” ungkapnya. Alternatif ini telah memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Implementasi dari rencana baru ini bukan tanpa syarat. Salah satu langkah penting adalah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) baik dari darat maupun laut dari pemerintah pusat. Aksesibilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi baru tersebut. "Itu bisa kita jadikan letter U, perencanaan sudah ada," tambah Alimuddin, menekankan bahwa desain yang direncanakan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.
Gagalnya dimulainya pembangunan pelabuhan ini juga sedikit banyak telah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD PPU, Raup Muin. Beliau sebelumnya telah melakukan tinjauan ke lokasi pelabuhan dan menyatakan akan terus memantau perkembangan dari masalah ini. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kepastian dari pihak terkait mengenai waktu pasti kapan proyek ini akan dilanjutkan.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2023, pemerintah daerah telah meresmikan ground breaking di lokasi pelabuhan sebagai tanda dimulainya upaya pembangunan. Namun, tanpa adanya progres nyata dan kesepakatan yang jelas, tidak ada angin segar mengenai kapan tepatnya pelabuhan penyeberangan ini akan menjadi kenyataan.
Para pengamat menilai, pelabuhan ini seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan wilayah di Kalimantan Timur, terutama menjelang perkembangan kawasan tersebut menjadi kawasan ibu kota negara yang baru. Diharapkan, semua pihak terkait dapat segera menemukan titik temu dalam permasalahan ini agar proyek vital tersebut dapat segera terwujud.
Kedepannya, pemerintah daerah dan pemilik lahan diharapkan dapat memprioritaskan kepentingan bersama demi kelancaran pembangunan infrastruktur ini. Pelabuhan Penajam yang terwujud nantinya akan menjadi bagian penting dari solusi transportasi yang efisien di wilayah Kalimantan Timur, di mana konektivitas antarwilayah menjadi kunci utama dalam mendongkrak perekonomian lokal.