JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang memproses merger dua perusahaan strategis dalam sektor perkeretaapian, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa merger tersebut merupakan bagian dari 45 program prioritas Kementerian BUMN yang direncanakan untuk lima tahun ke depan. Program ini adalah salah satu langkah signifikan dalam upaya konsolidasi BUMN yang diinisiasi oleh pemerintah.
“Prosesnya sedang berjalan. Kemarin saya dan Pak Wakil Menteri sudah berdiskusi, dalam lima tahun ke depan, ada 45 program yang akan kami dorong, termasuk bagaimana melakukan konsolidasi dari 47 perusahaan menjadi 30 perusahaan,” ujar Erick Thohir dalam pertemuan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
Merger antara KAI dan INKA merupakan sebuah langkah strategis guna memperkuat industri perkeretaapian di Tanah Air. Dengan mengonsolidasikan kedua perusahaan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan pelayanannya kepada konsumen. Proses merger ini adalah bagian dari strategi besar Kementerian BUMN yang berupaya untuk menata kembali portofolio perusahaan BUMN demi mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas.
Sejak awal, salah satu tujuan dari program konsolidasi ini adalah menyederhanakan jumlah BUMN dari 47 menjadi 30. “Salah satunya adalah penggabungan antara KAI dan INKA, namun semua ini perlu kajian dan proses yang mendalam,” tambah Erick.
Upaya merger tidak hanya terbatas pada sektor perkeretaapian, tetapi juga mencakup sektor lainnya seperti infrastruktur dan transportasi laut. Erick Thohir menggagas agar sejumlah BUMN dalam sektor ini bisa lebih terintegrasi. Misalnya, merger di sektor transportasi laut yang melibatkan PT Pelayaran Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry, merupakan bagian penting untuk meningkatkan efektivitas layanan transportasi laut di Indonesia.
Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan merger di sektor infrastruktur. Hal ini penting mengingat proyek-proyek penugasan besar yang harus diselesaikan oleh BUMN Karya. "Untuk BUMN sektor infrastruktur, kami senantiasa berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, karena mereka juga memiliki peran dalam proyek-proyek besar pemerintah," jelas Erick lebih lanjut.
Pendekatan serupa diterapkan dalam proses merger sektor transportasi laut, yang mana Kementerian BUMN terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat layanan transportasi publik di Indonesia. “Untuk hal terkait Pelindo, Pelni dan ASDP, kita sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan, beliau sangat mendukung langkah ini sebagai salah satu solusi,” tegas Erick.
Selain itu, Erick menjelaskan bahwa kajian untuk merger BUMN Karya sudah dilakukan sejak era Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun, karena adanya pergantian menteri, kajian tersebut diputuskan untuk diulang agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas untuk semua pihak terkait.
Langkah konsolidasi ini diharapkan tidak hanya berpotensi meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional tetapi juga internasional. Dengan sinergi yang dihasilkan melalui penggabungan ini, BUMN di Indonesia diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam melayani masyarakat serta bersaing di pasar global.
Seiring dengan langkah konsolidasi ini, Kementerian BUMN juga menargetkan agar seluruh proses merger ini tidak hanya sebatas konsolidasi struktur namun juga meningkatkan mutu dan kualitas layanan yang ada. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengambilan keputusan merger tersebut. BUMN diharapkan tidak hanya bertahan namun berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Harmoni antara optimalisasi layanan dan penataan manajemen sangat diharapkan mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi negara.
Pada akhirnya, langkah merger antara KAI dan INKA serta BUMN lainnya adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun efisiensi dan daya saing BUMN Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Dengan perbaikan manajemen dan sinergi operasional, BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.