Gresik tengah menghadapi masalah banjir yang menjalar dari Jalan Raya Dahanrejo hingga ke depan Perumahan PPS. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, khususnya Komisi III. Banjir yang meresahkan warga ini mendorong Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi guna mengidentifikasi akar permasalahan.
Abdullah Hamdi secara langsung turun ke lokasi untuk melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan. "Saya sudah ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan," ujarnya. Observasi ini dilakukan untuk memperjelas penyebab dan mencari solusi efektif agar banjir tidak lagi menjadi ancaman bagi warga sekitar.
Dari hasil inspeksinya, banjir yang terjadi di kawasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat aliran air terganggu. Salah satu temuan utama adalah banyak saluran air yang mengalami penyempitan, baik akibat tertutup tanah urukan maupun terhambat oleh bangunan sekitar. "Ada yang tertutup tanah urukan, dan ada pula yang tertutup bangunan," ungkap Hamdi lebih lanjut.
Laporan ini memperlihatkan bahwa kapasitas saluran air tidak memadai untuk menampung debit air yang tinggi terutama saat hujan deras. Selain itu, saluran air di Jalan Raya Dahanrejo ternyata tidak terkoneksi dengan sungai terdekat. Hamdi menegaskan, "Sehingga, saat hujan deras mengguyur, air tidak bisa ke mana-mana, akhirnya meluap ke jalan raya."
Sebelumnya, DPRD Gresik telah melakukan koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Salah satu solusi yang telah diusulkan adalah pelebaran saluran air agar kapasitasnya meningkat dan mampu menampung lebih banyak air. Selain itu, penting untuk segera menghubungkan saluran air tersebut ke sungai di Desa Tebaloan agar air dapat mengalir dengan lebih lancar.
Namun, Abdullah Hamdi juga memperingatkan bahwa sungai di Desa Tebaloan juga memerlukan normalisasi untuk mencegah air kembali meluap ke wilayah perkampungan sekitar. Usulan ini disertai desakan kepada DCKPKP untuk segera menyusun roadmap saluran air di wilayah perkotaan, agar lebih mudah untuk mengidentifikasi saluran mana saja yang belum terkoneksi. "Dengan roadmap ini, kita bisa mengetahui saluran mana saja yang tidak terkoneksi, sehingga masalah banjir dapat diminimalkan," tambahnya.
Menanggapi hasil sidak dan berbagai usulan solusi, Kepala DCKPKP Gresik, Ida Lailatussa'diyah, menegaskan komitmen pihaknya dalam menuntaskan persoalan ini. Ida menyatakan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terkait sedang dilakukan untuk menemukan solusi yang paling tepat. "Saat ini, kami masih dalam proses komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan konektivitas saluran air di sana," kata Ida.
Melalui kolaborasi antara DPRD Gresik dan DCKPKP, diharapkan solusi konkret dapat segera diimplementasikan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan ini. Rencana pelebaran saluran air dan konektivitas dengan sungai diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan warga.
Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, warga berharap agar banjir yang melanda kawasan ini dapat segera tertangani dengan baik. Semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama demi mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman banjir berulang.