JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) tengah mendorong perbankan untuk meningkatkan kontribusi modal dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan kuota FLPP pada tahun 2025, dari 220.000 unit menjadi 330.000 unit. Saat ini, alokasi dana FLPP terbagi dalam porsi 75:25, di mana 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya, 25%, disediakan oleh industri perbankan.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan bahwa peningkatan porsi modal perbankan menjadi 50% merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan 330.000 rumah pada tahun depan. "Nah, yang tadi ditanyakan mengenai 50:50 itu adalah APBN-nya 50%, Bank-nya 50%. Berarti itu akan menambah jumlahnya, jumlah penerimanya, jumlah mereka yang bisa diserapnya [kuotanya]," ujar Joko.
Joko menambahkan bahwa usulan perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di industri perbankan. Salah satu bank yang siap mendukung inisiatif ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Direktur Utama BBTN menyatakan kesiapan bank untuk menambah alokasi modal untuk menyukseskan program FLPP. "Gak ada isu [soal likuiditas], karena kita bisa isu bond, bisa isu cari borrowing, itu satu. Nah ini kan bagaimana caranya kita membantu pemerintah dari hanya 220.000 APBN 2025 menjadi 330.000," ungkapnya.
Meski demikian, langkah memperluas porsi modal perbankan ini juga diprediksi akan mempengaruhi suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi (KPR Subsidi). "Kita memang lagi mikir, pasti kajiannya [suku bunga KPR Subsidi] naik ya [apabila implementasikan porsi 50:50]. Tapi supaya angsurannya tidak naik, kita perpanjang sampai 25 tahun tenornya," tambah Direktur Utama BBTN. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) menyatakan bahwa kuota FLPP tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 220.000 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp28,2 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan bahwa angka ini masih jauh dari harapan para pengembang. "Kami pun sedang berupaya bersama rekan-rekan perbankan dalam membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering, di mana dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025," tuturnya.
Koordinasi antara pengembang, perbankan, dan pemerintah menjadi kunci untuk mencapai target ambisius ini. Dengan peningkatan modal dari sektor perbankan, diharapkan program FLPP dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat.
Lebih jauh, pelaku industri properti berharap agar peningkatan target ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dapat semakin terjangkau untuk memiliki hunian layak.
Inisiatif ini, jika berhasil dijalankan, tidak hanya akan mendukung pertumbuhan sektor properti tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan akses perumahan di seluruh Indonesia. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam realisasi program FLPP yang lebih besar dan inklusif ini.
Dalam konteks ini, sinergi yang baik antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada pada segmen berpenghasilan rendah.