Universitas Muhammadiyah Malang melalui Rektor Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap utilitas publik. Hal ini disampaikan dalam pembahasan mengenai Outlook 2025, di mana beliau menekankan bahwa meskipun masyarakat rutin membayar pajak, mereka sering kali tidak merasakan langsung manfaat dari kontribusi tersebut.
"Dalam banyak kasus, seperti pajak kendaraan, masyarakat tidak otomatis bisa menikmati jalan yang mulus atau bebas hambatan," ujar Rektor Nazaruddin. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada jarak antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan secara tepat agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pentingnya Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, dan Pariwisata
Prof Dr Nazaruddin mengidentifikasi empat bidang utama yang harus menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Malang Raya, yaitu kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan perhubungan. Menurutnya, keempat sektor ini memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Beliau berpendapat bahwa dengan memprioritaskan infrastruktur di bidang-bidang tersebut, kepuasan masyarakat dapat lebih mudah diwujudkan.
"Untuk Malang Raya, penting menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Jika ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bidang ini, maka kita bisa lebih mudah membangun kepuasan masyarakat," jelasnya.
Produktivitas dan Efektivitas Infrastruktur
Tidak hanya berfokus pada pemahaman bahwa infrastruktur harus bermanfaat, namun Rektor UMM juga menegaskan pentingnya keberdayagunaan dari setiap proyek yang dilakukan. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus mampu mendongkrak produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Ini berarti, manfaat dari infrastruktur harus dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai solusi jangka pendek.
Sebagai contoh, infrastruktur di bidang pariwisata, setelah dinikmati, diharapkan dapat memotivasi pengunjung untuk lebih bersemangat dalam berkarya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. "Seharusnya, selepas menikmati tempat wisata, pengunjung bisa bekerja lebih giat. Ini adalah salah satu indikator bahwa infrastruktur telah memberikan nilai tambah yang signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka," tuturnya.
Arah Kebijakan Pembangunan
Pandangan ini turut didukung oleh Kabupaten Malang yang telah menganggarkan Rp 500 miliar pada 2025 untuk perbaikan infrastruktur jalan, menunjukkan keseriusan pemerintah lokal dalam menangani isu ini. Langkah ini sejalan dengan strategi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dicanangkan oleh otoritas setempat. Subsidi dana untuk infrastruktur menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana sektor publik berupaya memenuhi harapan masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, debat pamungkas Pilgub Jatim juga menggarisbawahi komitmen pasangan Khofifah-Emil untuk membangun infrastruktur dan interkoneksi sebagai bagian dari upaya menciptakan gerbang baru Nusantara, yang menekankan bahwa pembangunan haruslah terintegrasi dan strategis.
Masa Depan Infrastruktur Malang Raya
Melihat visi 2025, bisa dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di Malang Raya tidak hanya bergantung pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan prioritas yang jelas dan strategi yang efektif, ada harapan bahwa Malang Raya dapat mengatasi tantangan infrastruktur yang ada saat ini dan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera dalam waktu dekat.
"Dengan pendekatan pembangunan yang strategis dan terencana matang, kita bisa mewujudkan harapan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita semua," pungkas Rektor Nazaruddin Malik. Dengan adanya perencanaan dan implementasi yang strategis, diharapkan bahwa bukan hanya infrastruktur fisik yang dibangun, tetapi juga rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik dapat meningkat.