JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025, yang akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis di sektor infrastruktur. Anggaran besar ini akan dialokasikan untuk tiga unit kerja utama Kementerian PU dan satu program prasarana strategis yang penting untuk mendorong pembangunan nasional.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan bahwa sebanyak 53 agenda program strategis akan didanai oleh anggaran tersebut. Endra juga merinci pembagian anggaran untuk setiap sektor, dengan tujuan untuk mendukung keberlanjutan proyek infrastruktur yang dapat mendongkrak perekonomian nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat ketahanan terhadap bencana.
Alokasi Anggaran untuk Sektor Sumber Daya Air (SDA)
Sektor Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar Rp38,42 triliun. Dana ini akan digunakan untuk beberapa proyek prioritas, salah satunya adalah pembangunan 20 unit bendungan. Proyek ini bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan bendungan yang belum selesai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari target pembangunan 61 bendungan, sebanyak 53 bendungan telah selesai, dan sisa 8 bendungan akan diprioritaskan dalam anggaran 2025.
“Bendungan ini ada yang belum selesai, kita selesaikan. Kemudian kita integrasikan, misalnya bendungan harus lanjut irigasi,” ujar Endra dalam acara Bakohumas Kementerian Pekerjaan Umum, pada Selasa (26/11/2024). Anggaran ini juga mencakup revitalisasi danau dan situ yang dianggarkan sebesar Rp11,47 triliun. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, Kementerian PU akan menggunakan anggaran SDA untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Tercatat, Rp5,04 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan 10.000 hektare (Ha) dan rehabilitasi 45.000 Ha jaringan irigasi. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dengan memperbaiki akses petani terhadap irigasi yang memadai.
Anggaran lainnya juga akan digunakan untuk pembangunan prasarana air baku, dengan kapasitas 1,5 m3/detik, yang dialokasikan sebesar Rp1,46 triliun. Selain itu, untuk mengantisipasi potensi bencana banjir, sebesar Rp5,22 triliun juga akan dialokasikan untuk pembangunan prasarana pengendali banjir, pengaman pantai, sabo dam, dan infrastruktur terkait lainnya.
Program Pengendalian Bencana dan Dukungan Infrastruktur
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga memprioritaskan program pengendalian bencana. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana alam, anggaran sebesar Rp7,38 triliun akan digunakan untuk berbagai program pengendalian bencana, termasuk Operasi Pemeliharaan Infrastruktur (OP Infrastruktur) dan Program Pembangunan P3TGAI (Penyediaan Prasarana dan Sarana untuk Infrastruktur di daerah pedesaan), yang menyasar lebih dari 12.000 lokasi di seluruh Indonesia.
Anggaran lainnya juga dialokasikan untuk pengadaan tanah dengan nilai Rp3,88 triliun dan dukungan manajemen serta teknis lainnya yang mencakup pengendalian Lumpur Sidoarjo sebesar Rp3,96 triliun. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang tahan bencana dan mendukung ketahanan nasional terhadap dampak perubahan iklim.
Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Selain sektor SDA, sektor jalan dan jembatan juga mendapatkan perhatian besar dalam anggaran 2025. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp37,31 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai proyek peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan baru, dan preservasi infrastruktur yang ada.
Di antara proyek utama yang akan dibiayai dengan anggaran ini adalah pembangunan jalan sepanjang 139 kilometer (km) dan peningkatan kapasitas serta preservasi jalan sepanjang 1.525 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,2 triliun. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan jasa yang lebih efisien.
Selain itu, akan ada pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.609 meter (m), serta preservasi jembatan sepanjang 122.568 m, dengan anggaran sebesar Rp5,99 triliun. Pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 336 m juga akan dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp93 miliar. Untuk mendukung pembangunan jalan bebas hambatan atau tol, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp7,58 triliun untuk pembangunan jalan tol sepanjang 20,52 km.
Program Preservasi dan Padat Karya
Anggaran untuk preservasi jalan rutin sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.513 m akan dianggarkan sebesar Rp4,36 triliun. Selain itu, sektor jalan dan jembatan juga akan melibatkan program padat karya yang menyerap tenaga kerja. Diperkirakan, sebanyak 24.600 tenaga kerja akan terlibat dalam proyek-proyek tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.
Dukungan teknis dan manajemen untuk proyek-proyek infrastruktur ini juga akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,09 triliun. Anggaran ini mencakup pengelolaan proyek dan penyediaan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.
Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Anggaran sebesar Rp110,95 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti sumber daya air, jalan, jembatan, dan pengendalian bencana, diharapkan proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia.
Melalui proyek-proyek besar ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap infrastruktur yang memadai. Sebagai langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, anggaran besar ini menjadi fondasi yang penting untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien di seluruh Indonesia pada tahun 2025.