Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan signifikan setelah instruksi pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berpotensi mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut untuk tahun 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bachtiar Baharuddin.
Bachtiar Baharuddin menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Prinsipnya, pemerintah pusat melakukan penghematan anggaran, dan apa yang menjadi perintah pusat akan kami laksanakan,” ujarnya, menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada.
Namun, hingga saat ini, Bachtiar mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima detail lengkap mengenai besaran pemotongan anggaran tersebut. Surat dari Kementerian Dalam Negeri yang baru diterima masih dalam tahap pembahasan awal, dan pihaknya berupaya memahami sejauh mana dampak kebijakan ini terhadap berbagai sektor di Sulawesi Barat. Meski detail belum sepenuhnya terungkap, satu hal jelas bahwa sektor infrastruktur akan menjadi yang paling terdampak.
“Infrastruktur akan mengalami pemangkasan anggaran, sehingga pada 2025 kemungkinan besar tidak ada pembangunan baru,” jelas Bachtiar. Ini menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi Barat perlu bersiap menghadapi kemungkinan stagnasi dalam pengembangan jaringan transportasi, konstruksi fasilitas umum, dan proyek infrastruktur lainnya.
Penghematan anggaran oleh pemerintah pusat diperkirakan akan melumpuhkan beberapa proyek penting yang selama ini digadang-gadang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat infrastruktur adalah tulang punggung bagi perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan alternatif solusi untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan dengan optimal meski terjadi keterbatasan anggaran.
Meski dihadapkan pada situasi yang menantang, Bachtiar Baharuddin optimis dapat menghadapi kondisi ini. Ia meyakini bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Barat akan mampu mengatasi situasi sulit sebagaimana pernah dilakukan selama pandemi Covid-19. “Kita pasti bisa melewati situasi sulit ini, seperti yang pernah kita alami saat pandemi Covid-19,” tuturnya dengan optimisme.
Untuk mengantisipasi lebih lanjut dampak dari pemotongan anggaran ini, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai alokasi anggaran mendatang. Sementara itu, upaya penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang tersisa juga menjadi fokus utama.
Strategi-strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran diharapkan dapat mencakup penetapan prioritas proyek yang paling mendesak, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga donor untuk mendanai beberapa program pembangunan. Realokasi sumber daya dan pembiayaan alternatif menjadi langkah-langkah potensial yang harus ditempuh untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pembangunan daerah.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Di tengah tantangan ini, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Dampak pemotongan anggaran pusat terhadap infrastruktur di Sulawesi Barat tahun 2025 menjadi perhatian utama pemerintah provinsi saat ini. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengatasi isu ini, dengan harapan ekonomi daerah tetap dapat berkembang meski di tengah krisis. Dengan demikian, sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk tetap maju di tengah situasi yang penuh tantangan.