Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Pertemuan tersebut membahas masalah inti dalam sistem Coretax yang telah menjadi perhatian sejak implementasinya pada 1 Januari 2025. Dalam pertemuan ini, kedua menteri membicarakan langkah-langkah penting guna membenahi sistem yang bermasalah ini, yang mempengaruhi pengelolaan efisiensi pajak di tingkat nasional.
Airlangga menekankan bahwa perbaikan sistem ini sangat penting untuk memastikan penerimaan negara tidak terganggu akibat masalah yang terus menggantung pada Coretax. "Kami pastikan supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang perlu penyempurnaan. Apalagi dengan sistem ini, yang diterapkan secara nasional," ujar Airlangga, dalam sesi konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Selasa, 4 Februari 2025.
Sistem Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak, tapi dengan adanya berbagai kendala teknis yang muncul, pemerintah merasa perlu untuk melakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Airlangga menyoroti pentingnya perbaikan ini guna memastikan para wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melaporkan dan membayar pajak. Hal ini sangat krusial mengingat dampak dari kegagalan sistem ini bisa berimplikasi signifikan terhadap anggaran pemerintah.
Selain itu, Airlangga menegaskan bahwa upaya perbaikan Coretax perlu diiringi oleh penyesuaian di instansi terkait lainnya, agar sistem tersebut dapat terkoneksi secara efektif untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak. "Itu semua harus mempersiapkan interoperabilitas, apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak," jelas Airlangga. "Ini bukan sistem dari satu pihak, bukan hanya dari DJP tetapi wajib pajaknya juga perlu melakukan persiapan."
Airlangga kemudian menjelaskan pentingnya untuk memberikan perhatian khusus bagi perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) atau perusahaan lain yang mengeluarkan banyak faktur pajak. Beliau menyoroti perbedaan dalam kebutuhan sistem antara satu wajib pajak dengan perusahaan yang memiliki beragam transaksi pajak. "Perusahaan yang memproduksi banyak faktur itu perlu ada sistem tersendiri," ujar Airlangga. "Karena berbeda cara penanganannya jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang banyak melakukan pemotongan pajak."
Dalam diskusi lebih lanjut, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk meminimalkan impact negatif dari implementasi awal Coretax. Beliau menyebutkan bahwa perbaikan sistem ini memerlukan dukungan teknologi mutakhir dan tenaga ahli yang kompeten agar bisa berjalan optimal sesuai tujuan.
Upaya pemerintah untuk menyempurnakan Coretax adalah bagian dari langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya koordinasi dan perhatian yang intensif seperti ini, diharapkan sistem Coretax dapat berfungsi dengan baik dan mendukung setiap elemen dalam ekosistem perpajakan Indonesia.
Meski Coretax masih dalam tahap penyempurnaan, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memastikan tidak ada gangguan dalam penerimaan negara. Pertemuan ini juga menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Airlangga dan Sri Mulyani menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem pajak Indonesia dapat berjalan lancar, mendukung wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara.