Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menyepakati komitmen penting dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5 persen, plus-minus satu persen, pada tahun 2025. Kesepakatan tersebut tercapai dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang berlangsung di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta pejabat eselon I dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa terdapat tiga langkah strategis utama yang akan diambil untuk memperkuat kendali inflasi di tahun 2025. Langkah pertama adalah menjaga inflasi pada kisaran sasaran 2,5 persen, plus-minus satu persen, demi mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi kedua adalah mengendalikan inflasi harga bergejolak (volatile food) dalam rentang 3,0 persen hingga 5,0 persen. Ketiga, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah melalui penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Peta jalan ini mencakup beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, peningkatan produktivitas pangan juga menjadi perhatian guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. "Koordinasi pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, memperkuat ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi, serta memperkuat strategi komunikasi,” ujar Ramdan, Senin, 3 Februari 2025.
Tak hanya itu, Ramdan menyatakan bahwa sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengendalian inflasi pada 2024, di mana inflasi IHK tercatat mencapai 1,57 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,61 persen yoy. Ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan moneter BI dan kerjasama yang kuat dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).
Keberhasilan ini juga tidak lepas dari implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah yang turut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 juga diharapkan mampu menjadi panduan dalam penyusunan strategi pengendalian inflasi di setiap daerah, sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi masing-masing wilayah.
Ke depannya, TPIP berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dengan implementasi berbagai inovasi yang telah digariskan dalam peta jalan tersebut. Fokus sinergi disasarkan pada strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan memperlancar distribusi. "Sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat, terutama lewat program GNPIP guna mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga," tambah Ramdan.
Sebagai bagian dari komitmen ini, TPIP berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 pada Agustus mendatang. Rakornas tersebut akan mengusung tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga”, yang diharapkan dapat menjadi wadah diskusi serta solusi atas tantangan pengendalian inflasi di tahun mendatang.
Dengan berbagai langkah yang telah disusun, pemerintah dan Bank Indonesia optimis bahwa laju inflasi dapat terus dijaga dalam batas aman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi strategi yang terintegrasi dan sinergis diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, memelihara daya beli masyarakat, serta memastikan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.