Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) baru-baru ini meluncurkan inisiatif untuk mendorong pejabat pemerintah agar lebih sering memanfaatkan transportasi umum. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi di Indonesia. MTI berargumen bahwa setidaknya satu hari dalam seminggu, para pejabat diharapkan dapat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
Salah satu pejabat yang merespons positif inisiatif ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid. Meutya mengungkapkan ketertarikannya untuk mencoba bersepeda ke kantor. Jarak tempuh dari rumahnya ke kantor sekitar 15 kilometer, membuatnya cukup yakin bahwa hal tersebut merupakan opsi yang realistis. "Tertarik naik sepeda sesekali. Semoga masih kuat," kata Meutya sambil tersenyum.
Pernyataan Menkomdigi ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan dari pejabat tinggi dalam memberikan contoh konkret kepada masyarakat tentang cara-cara yang lebih ramah lingkungan dalam bertransportasi. Upaya ini dipandang sangat penting, mengingat masalah polusi udara dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat di kota-kota besar di Indonesia.
Meutya bukanlah orang baru dalam dunia bersepeda. Ia memiliki kebiasaan bersepeda jarak jauh, dengan rata-rata jarak 40-50 kilometer dalam satu perjalanan menggunakan road bike. Dalam satu bulan, total jarak yang ditempuh bisa mencapai hingga 100 kilometer. Kedekatan jarak kantor dari rumah membuatnya yakin bahwa bersepeda bisa menjadi alternatif yang menyehatkan dan efisien dalam aktivitas sehari-harinya. Selain untungnya bagi kesehatan, bersepeda juga merupakan moda transportasi yang terbukti ramah lingkungan.
MTI meyakini bahwa langkah seperti yang diusulkan kepada para pejabat ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas. Ketua MTI, dalam pernyataannya, mengemukakan, “Jika para pemimpin negara kita menunjukkan komitmen untuk menggunakan transportasi umum atau bersepeda, hal itu tidak hanya akan mengurangi kemacetan tetapi juga menginspirasi masyarakat luas untuk mengikuti tindakan mereka."
Dorongan bagi para pejabat untuk menggunakan transportasi umum ini diharapkan bisa memicu perubahan perilaku dalam jangka panjang, tidak hanya di kalangan pejabat tetapi juga di masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan akan lebih sadar akan manfaat transportasi umum dan moda transportasi alternatif lainnya yang lebih efisien dan tidak membebani infrastruktur jalan raya.
Apalagi, data menunjukkan bahwa penggunaan transportasi umum di Indonesia masih di bawah harapan. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperparah kondisi lalu lintas dan meningkatkan tingkat emisi karbon. Dengan komitmen yang kuat dari para pejabat, diharapkan tranformasi budaya dalam menggunakan moda transportasi yang lebih sustainable dapat tercapai.
Kemenkomdigi sendiri, menurut Meutya, akan terus melakukan upaya-upaya kolaboratif dengan kementerian lainnya untuk mendorong penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan pengalaman menggunakan transportasi umum. Ini termasuk pengembangan aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait transportasi publik.
Dengan semangat yang sama, beberapa wilayah di Indonesia telah memulai inisiatif serupa untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan kualitas udara. Cita-cita ini tentu hanya dapat tercapai jika ada sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Langkah Menkomdigi Meutya Hafid dalam mempertimbangkan sepeda sebagai alternatif untuk berangkat ke kantor mencolok sebagai simbol perubahan yang diharapkan dari inisiatif MTI tersebut. Diharapkan lebih banyak pejabat yang akan mengikuti jejak ini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan contoh nyata dari pejabat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjadikan moda transportasi umum sebagai pilihan utama.