Di tengah dinamika perkembangan ekonomi global, Indonesia dituntut untuk memaksimalkan potensi maritimmya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam konteks ini, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya penguatan industri galangan kapal untuk menunjang sistem transportasi laut yang andal dan berkelanjutan. Pengembangan sektor ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih signifikan.
"Negara kita adalah negara kepulauan, di mana 95% aktivitas transportasi dilakukan melalui laut. Oleh karena itu, segala tantangan yang dihadapi industri galangan kapal harus segera dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian sebagai sektor utama dalam industri maritim nasional," ujar Bambang Haryo dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia.
Menurut Bambang, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan strategis yang mampu memperkuat industri galangan kapal domestik. Hal ini bertujuan agar industri tersebut dapat bersaing di kancah global serta memenuhi kebutuhan armada nasional yang semakin kompleks.
Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 8% hanya dapat dicapai jika didukung oleh sistem transportasi umum yang kuat, termasuk sektor pelayaran nasional. "Dukungan penuh dari pemerintah terhadap industri galangan kapal menjadi faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan target tersebut," kata Khoiri.
Ia menambahkan bahwa pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memberikan stimulus bagi industri galangan kapal dalam negeri. Bentuk dukungan ini bisa berupa kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perkapalan.
Meskipun demikian, industri galangan kapal masih dihadapkan pada sejumlah kendala operasional. Perwakilan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Munir Muradi, mengungkapkan tingginya biaya tambahan menjadi salah satu beban yang menghambat pertumbuhan industri ini. "Banyak kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih berpihak kepada industri galangan kapal nasional. Diperlukan upaya serius untuk mendukung industri maritim agar dapat lebih berkembang. Di negara lain seperti China, dukungan terhadap industri galangan kapal sangat komprehensif, mulai dari stimulus hingga fasilitas pelabuhan," ujar Munir.
Anita Pujiutami, Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), turut angkat bicara mengenai kondisi terkini industri galangan kapal di Indonesia. "Sesuai yang disampaikan Presiden Prabowo melalui Staf Khusus Bapak Hasyim, industri ini sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa meskipun industri memiliki kapasitas untuk membangun kapal dengan berbagai tipe, dukungan kebijakan dari pemerintah serta kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan masih sangat dibutuhkan agar industri ini mampu berkembang secara maksimal.
Dalam menghadapi tantangan ini, Anita menyoroti berbagai hambatan yang perlu segera diatasi, termasuk penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya konsultan. Selain itu, aspek perpajakan juga memerlukan perhatian khusus. Menurut Anita, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada industri galangan kapal seharusnya dihapus atau disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di industri pelayaran maupun kawasan Free Trade Zone (FTZ) agar daya saing industri perkapalan semakin meningkat.
Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan konkret dari pemerintah, industri galangan kapal nasional diharapkan mampu mendayagunakan potensi besar maritim Indonesia. Langkah ini tidak hanya akan memperkokoh transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau, tetapi juga meningkatkan daya saing transportasi laut Indonesia di kancah internasional. Harapannya, visi-misi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat terwujud lewat kontribusi signifikan dari sektor ini.