Transportasi umum merupakan pilar penting dalam mobilitas masyarakat di kota besar di era globalisasi ini. Modus transportasi yang cepat, nyaman, dan terjangkau menjadi daya tarik utama bagi penduduk metropolitan. Kota-kota maju di dunia seperti Seoul, London, dan Tokyo telah menunjukkan suksesnya sistem transportasi umum mereka dalam memenuhi kebutuhan mobilitas penduduknya. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam mendorong implementasi transportasi publik yang efektif dan efisien.
Namun, di Indonesia, tantangan dalam implementasi transportasi umum masih menjadi isu yang harus ditangani. Meskipun pemerintah telah berupaya memperkenalkan beberapa layanan transportasi umum seperti BisKita dan Teman Bus melalui skema pembelian layanan atau buy the service (BTS), kenyataannya pendekatan ini belum sepenuhnya berhasil. Selain karena adanya kendala operasional, pengurangan subsidi dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya operasional layanan ini.
Di kota Bogor, Jawa Barat, layanan BisKita Trans Pakuan mengalami penghentian operasional sejak Januari, situasi serupa juga terjadi di Denpasar, Bali, dengan Trans Metro Dewata yang berhenti beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini menjadi perhatian serius karena program transportasi umum yang seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat justru berjalan mundur. Tidak hanya itu, penghentian layanan ini berdampak langsung pada mobilitas warga, terutama mereka yang mengandalkan transportasi umum sebagai moda utama dalam aktivitas sehari-hari.
Keputusan ini mengakibatkan warga harus mencari alternatif transportasi lain, yang sering kali lebih mahal dan tidak sefektif jika dibandingkan dengan transportasi publik. Akibatnya, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi yang justru menambah kemacetan lalu lintas dan polusi udara. "Pengurangan subsidi pemerintah sangat disayangkan, karena transportasi umum adalah solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan," ujar seorang pengamat transportasi publik.
Moda transportasi seperti BisKita, Trans Jogja, Batik Solo Trans (BST), dan Trans Metro Dewata (TMD) telah menjadi andalan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pelaku usaha kecil menengah, dalam beraktivitas sehari-hari. Kehilangan akses ke layanan ini menjadikan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Biaya transportasi mereka kini melonjak dan sangat dirasakan dalam pengeluaran harian mereka.
Kritik juga datang mengenai minimnya upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan kelanjutan operasional transportasi publik. Kurangnya inovasi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk pendanaan menjadi sorotan utama. Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk kembali menghidupkan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. "Kami membutuhkan solusi yang nyata, mungkin dengan melibatkan swasta sehingga layanan ini dapat terus berjalan," ujar seorang pengguna transportasi umum.
Untuk menghadapi era globalisasi, kunci keberhasilan terletak pada dukungan penuh dari semua pihak terlibat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Transportasi umum harus dikembalikan menjadi solusi dalam menjawab tantangan mobilitas kota besar. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga inovator dalam pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan.
Memastikan keberlanjutan transportasi umum adalah tugas bersama, dan kini waktunya bagi pemerintah untuk mengambil langkah lebih proaktif guna mengatasi tantangan transportasi di kota-kota besar Indonesia. Diperlukan kebijakan yang tegas dan visioner, seraya mendukung penerapan pola transportasi yang lebih efektif serta memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan kebersihan, agar masyarakat kembali percaya dan tertarik menggunakan transportasi umum sebagai pilihan utama mereka.
Dalam konteks ini, transportasi umum tidak hanya berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen pemersatu, mengatasi kemacetan, dan meminimalisir dampak lingkungan akibat polusi. "Transportasi publik harus diprioritaskan, karena selain mengatasi masalah kemacetan, juga lebih ramah lingkungan," jelas seorang analis kebijakan transportasi. Bisakah Indonesia mengikuti jejak kota-kota besar dunia dalam mentransformasi sistem transportasi umum? Tentu, dengan komitmen, inovasi, dan kolaborasi, hal itu sangat mungkin terwujud.