JAKARTA – Program diskon 50% pada tarif listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA akan berakhir pada Februari 2025. Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak mendapat perpanjangan. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers pada 23 Januari 2025.
Pemerintah menggelar program ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang mewah menjadi 12% di tahun 2025. Namun, pelanggan PLN yang menggunakan daya 3.500 hingga 6.600 VA tetap harus membayar PPN sebesar 12%.
Program Diskon yang Berakhir
Mengutip dari Infopublik.id, Menteri Bahlil menegaskan bahwa diskon hanya berlaku selama dua bulan, pada Januari dan Februari 2025. “Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” ujar Bahlil dengan tegas.
Program ini mengikuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, yang mengatur Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebanyak 81,42 juta pelanggan yang memiliki daya terpasang hingga 2.200 VA mendapat manfaat dari program ini.
Skema Pelaksanaan Diskon
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa pelanggan pascabayar akan menikmati diskon pada rekening pemakaian Januari 2025, yang harus dibayar pada Februari, dan pemakaian Februari yang akan dibayar pada Maret 2025.
Sedangkan pelanggan prabayar memperoleh diskon langsung saat membeli token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025. Dengan cara ini, pelanggan hanya perlu membayar setengah harga dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan jumlah kWh yang setara.
Adaptasi Terhadap Kenaikan PPN
Program ini secara strategis dirancang untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan kenaikan PPN pada barang mewah yang kini mencapai 12%. Kendati demikian, keputusan untuk tidak memperpanjang program tersebut telah menuai berbagai respons dari masyarakat dan pengamat ekonomi.
Kenaikan PPN ini memicu perlunya adanya kompensasi bagi daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang terpengaruh signifikan oleh perubahan kebijakan pajak ini. Program diskon tarif listrik dianggap sebagai langkah cepat dan tanggap pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang pada awal 2025.
Berakhirnya Diskon, Apa Dampaknya?
Masyarakat perlu bersiap menghadapi akhir dari program diskon ini. Biaya listrik akan kembali normal mulai Maret 2025, menambah beban pengeluaran bagi banyak rumah tangga. "Kita harus merencanakan keuangan dengan lebih cermat di bulan-bulan mendatang," kata Ana, seorang pelanggan PLN di Jakarta.
Para ekonom memperkirakan bahwa penghentian diskon listrik mungkin mempengaruhi tingkat konsumsi dan keputusan keuangan rumah tangga di kalangan sektor menengah ke bawah. Namun, mereka juga mencatat bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dan sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sejak awal.
Arah Kebijakan Energi Selanjutnya
Keputusan untuk tidak memperpanjang diskon tarif listrik menandai konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi. "Kami akan terus mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan semua pihak," ujar Bahlil.
Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan kebijakan di sektor energi, termasuk penguatan sektor energi berbasis keberlanjutan dan menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Menuju Masa Depan Energi
Dengan berakhirnya program ini, pemerintah diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung transisi energi. Program diskon ini memberi ruang untuk mendorong inisiatif pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
Ke Depannya
Masyarakat berharap ada solusi jangka panjang yang lebih stabil dalam mendukung konsumsi energi rumah tangga. "Kita ingin melihat lebih banyak inisiatif nyata dan dukungan dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi semua," tambah Ana.
Program diskon ini mungkin berakhir, namun dialog tentang energi yang berkelanjutan dan terjangkau tetap menjadi prioritas. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan transisi energi yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat harus terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan di masa mendatang.
Dengan pemahaman kebijakan energi yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan hemat energi, sejalan dengan visi besar pemerintah menuju masa depan yang lestari.