Sejumlah berita ekonomi dan bisnis menjadi perhatian utama pada Kamis, 23 Januari 2024, dengan sorotan utama yang tertuju pada Letnan Jenderal Marinir TNI (Purnawirawan) Nono Sampono dan isu reklamasi, serta evaluasi kebijakan kereta tanpa transit oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
Nono Sampono, yang kini menjabat sebagai salah satu direksi PT Cahaya Inti Sentosa, tengah menjadi perbincangan hangat. Perusahaan tempatnya bernaung tercatat memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang dikenal dengan istilah pagar laut. Isu ini menjadi sorotan lantaran terkait langsung dengan topik reklamasi, yang sebelumnya juga menjadi tajuk disertasinya di IPB.
Nono Sampono dan Isu Reklamasi
Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ini menduduki posisi strategis di perusahaan yang menguasai SHGB di kawasan pagar laut Tangerang. Terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB, dengan 20 bidang di antaranya dimiliki PT Cahaya Inti Sentosa. Sisanya dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan individu lainnya, serta SHM sebanyak 17 bidang. Hal ini turut menarik perhatian publik terkait kebijakan dan implikasi lingkungan dari proyek reklamasi yang seringkali menimbulkan pro dan kontra.
"Nono Sampono, dengan pengalaman militernya, kini menghadapi tantangan baru dalam dunia bisnis yang penuh dengan dinamika hukum dan lingkungan," ujar seorang pakar ekonomi yang tidak ingin disebutkan namanya, menyoroti peran penting Nono dalam proyek ini.
Revisi UU Minerba Disepakati Baleg
Selain isu reklamasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg) secara mengejutkan menyepakati hasil pembahasan revisi UU Minerba menjadi usulan DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang sempat mengejutkan banyak pihak lantaran dilakukan secara tertutup dan bersamaan dengan masa reses, menciptakan atmosfer spekulasi di antara publik.
Curhat Ibu Kantin Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Berita lain yang menyentuh hati datang dari Melan, seorang ibu kantin di Jakarta yang harus menghentikan usahanya akibat program makan bergizi gratis. Melan, yang telah berjualan sejak 1983, mengaku terimbas setelah adanya program andalan pemerintahan Prabowo Subianto. "Dulu saya bisa membawa nasi dan lauk pauk dengan gembira ke sekolah, tapi sekarang semua berubah," ujar Melan dengan nada haru, menyoroti dampak dari kebijakan baru ini.
Kontroversi Pagar Laut di DPR
Isu pagar laut juga merambah di ranah legislatif. Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Firman melepas lencananya sebagai bentuk protes, mengatakan bahwa rakyat menunggu solusi konkret atas polemik pagar laut tersebut. "Pak Menteri, rakyat menunggu endingnya. Saya mohon maaf Pak, saya lepas dulu lencana saya," demikian ujar Firman dengan tegas.
Evaluasi PT KAI terhadap Direct Train
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI turut mengumumkan kemungkinan tidak lagi mengoperasikan layanan direct train atau kereta tanpa transit pada Idul Fitri 2025. Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyatakan bahwa layanan ini tidak memberikan keuntungan komersial bagi perusahaan.
"Setelah evaluasi, secara komersial dan aspek komersial tidak ada suatu advantage sehingga sebenarnya tidak akan kami lakukan lagi," pungkas Didiek dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Keputusan ini didasarkan pada hasil evaluasi selama musim Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di mana layanan direct train ternyata kurang menguntungkan.
Dinamika Ekonomi dan Kebijakan
Beragam isu dari reklamasi hingga kebijakan transportasi turut mewarnai dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kontroversi dan perubahan kebijakan ini menunjukkan betapa beragam dan dinamisnya tantangan yang dihadapi berbagai sektor, mulai dari lingkungan, pendidikan, hingga transportasi. Dengan sorotan publik dan media, isu-isu ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.