JAKARTA - Dukungan perbankan terhadap pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) semakin nyata seiring dengan rencana pemerintah mengembangkan skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan senilai hingga Rp100 juta. Langkah ini disambut positif oleh perbankan nasional seperti BNI dan Bank Mandiri, yang menilai kebijakan tersebut strategis dalam memperluas akses keuangan bagi para pahlawan devisa.
Skema KUR ini dirancang khusus untuk menjangkau PMI yang membutuhkan modal guna memproses keberangkatan mereka ke luar negeri, ataupun meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keterampilan. Pemerintah menilai, dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan, para PMI dapat lebih siap dan terlindungi secara finansial saat bekerja di negara tujuan.
“Pemerintah tengah merancang skema KUR bagi pekerja migran tanpa jaminan. Dengan skema baru tersebut, pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp 100 juta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Potensi PMI Dorong Ekonomi Nasional
Kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional tidak bisa dianggap remeh. Data dari Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, PMI menyumbang devisa negara sebesar US$ 14,22 miliar, atau setara 1,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 12,85 miliar.
Dengan kontribusi sebesar itu, pemerintah merasa perlu mengembangkan skema pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satunya dengan memperluas akses terhadap KUR sebagai solusi pembiayaan yang terjangkau.
Sebelumnya, program KUR untuk penempatan PMI telah dijalankan sejak 2015. Hingga 12 Maret 2024, realisasi penyaluran KUR PMI mencapai Rp 2,32 triliun kepada 150.561 debitur. Sepanjang tahun 2023 saja, total penyaluran KUR penempatan PMI tercatat sebesar Rp 33,11 miliar kepada 1.397 debitur.
Program ini menawarkan plafon hingga Rp100 juta dengan suku bunga kompetitif sebesar 6 persen. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pengurusan dokumen, pelatihan, hingga modal awal usaha bagi PMI yang telah pulang ke Tanah Air.
BNI: Kualitas Kredit PMI Tetap Terjaga
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi salah satu bank yang aktif menyalurkan KUR bagi PMI. Dukungan terhadap program ini dinyatakan langsung oleh Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, dalam pernyataan resmi kepada media.
“Dengan kebijakan ini, diharapkan penyaluran KUR dapat semakin optimal dalam menjangkau para PMI yang membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejak ditunjuk sebagai penyalur KUR PMI pada 2025, BNI telah mencatat kinerja yang cukup impresif. Hingga 30 Juni 2025, total pembiayaan KUR PMI yang telah disalurkan mencapai Rp 921,43 miliar. Tidak hanya volume yang besar, kualitas pembiayaan pun dinilai sangat baik.
“[Kualitas kredit] tercermin dari tingkat kolektibilitas yang mencapai 100 persen,” klaim Okki, menegaskan bahwa nasabah PMI memiliki rekam jejak pembayaran yang disiplin.
Mandiri: Komitmen untuk Inklusi Keuangan
Senada dengan BNI, Bank Mandiri juga menegaskan dukungannya terhadap perluasan akses pembiayaan untuk pekerja migran. Menurut M. Ashidiq Iswara, Corporate Secretary Bank Mandiri, pihaknya melihat langkah pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong inklusi keuangan berbasis ekonomi kerakyatan.
“Bank Mandiri menyambut positif langkah pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran KUR bagi pekerja migran sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi kerakyatan,” kata Ashidiq, Jumat, 11 Juli 2025.
Sampai dengan Mei 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR PMI sebesar Rp 2,03 miliar, dengan pengelolaan risiko yang diklaim dilakukan secara ketat.
“Bank Mandiri menyalurkan KUR dengan prinsip kehati-hatian dan mekanisme yang terukur agar kualitas kredit tetap terjaga,” lanjut Ashidiq.
Menanti Skema Finalisasi KUR Tanpa Jaminan
Kehadiran KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta dipandang sebagai lompatan besar dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Selain mendukung keberangkatan secara legal, dana tersebut juga memungkinkan para calon PMI mengikuti pelatihan yang meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional.
Dengan besarnya animo dan kebutuhan PMI, pemerintah bersama bank pelaksana diharapkan segera memfinalisasi skema pelaksanaannya, termasuk syarat dan mekanisme pencairan dana. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.
Selain itu, pendampingan kepada debitur juga dibutuhkan agar KUR tidak hanya sekadar menjadi pinjaman konsumtif, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kehidupan ekonomi PMI dan keluarganya.