JAKARTA - Di tengah tekanan eksternal berupa kebijakan tarif dagang 32% yang diumumkan Amerika Serikat terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia merespons dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor-sektor ekonomi terdampak seperti UMKM dan industri padat karya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua paket stimulus selama semester I tahun 2025. Stimulus ini mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian global yang diperburuk oleh ketegangan perdagangan dengan AS.
“Untuk kelompok yang kelas menengah, mungkin melalui berbagai tadi diskon listrik atau melalui diskon (tarif) tol atau melalui diskon tarif kereta api dan yang lain. Karena mereka mungkin punya daya beli, (yang) kalau di-stimulate sedikit, dia (daya beli) naik dan itu bisa menciptakan apa yang disebut resiliensi atau ketahanan dalam ekonomi kita,” kata Sri Mulyani.
Stimulus Berdasarkan Segmentasi Masyarakat
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyusunan paket stimulus tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat. Untuk kelompok rentan, misalnya, pemerintah memperkuat bantuan sosial (bansos) agar tekanan ekonomi akibat tarif dagang tidak memperparah kondisi mereka.
Sementara itu, untuk masyarakat kelas menengah yang cenderung memiliki potensi konsumsi tertahan—pemerintah mendorong stimulus dalam bentuk potongan harga layanan publik seperti listrik, jalan tol, dan kereta api. Tujuannya adalah menggerakkan kembali konsumsi rumah tangga yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi domestik.
Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah menciptakan resiliensi ekonomi dari bawah ke atas, memastikan konsumsi tetap bergerak meskipun tekanan eksternal meningkat.
Menanggapi Kekhawatiran Tarif Trump
Penjelasan ini disampaikan Menkeu sebagai jawaban atas pertanyaan Anggota Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi yang menyoroti kurangnya penjelasan pemerintah mengenai respons atas kebijakan tarif dagang terbaru dari Amerika Serikat di bawah Donald Trump.
“Saya belum mendengar Ibu menyinggung tentang tarif dari Trump yang baru diumumkan kemarin.Bagaimana pemerintah merespons tarif Trump 32% tersebut?” tanya Ahmad secara langsung dalam forum tersebut.
Sri Mulyani merespons dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah melakukan serangkaian koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Diskusi dilakukan bersama Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan berbagai pihak strategis lainnya dalam merancang dan menjalankan stimulus.
“Kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka, kita berharap kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini,” ujarnya.
Negosiasi dengan Pemerintah AS Terus Berjalan
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia juga melakukan upaya diplomatik untuk meredam dampak tarif dagang ini. Tim negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini sedang mengupayakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah AS.
Mereka yang dijadwalkan untuk diajak berdiskusi antara lain Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce) Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS (Secretary of Treasury) Scott Bessent, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), serta perwakilan dari Gedung Putih.
Koordinasi lintas kementerian dan pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi AS ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pelonggaran atau peninjauan ulang kebijakan tarif tersebut, yang dinilai cukup memberatkan bagi pelaku usaha dalam negeri.
Tenggat Negosiasi: Masih Ada Waktu hingga 1 Agustus
Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan pihak AS masih terus berjalan. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki waktu hingga 1 Agustus untuk mencapai kesepakatan atau mitigasi atas kebijakan tarif tersebut.
Haryo menjelaskan, keberadaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Washington DC saat ini merupakan bagian dari upaya negosiasi intensif yang sedang dilakukan.
“Pemerintah Indonesia dalam hal ini akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi kepentingan nasional ke depan,” tegas Haryo.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara mitra strategis bagi Amerika Serikat menjadi landasan utama dalam proses diplomasi yang sedang berlangsung.
Sektor UMKM dan Industri Padat Karya Jadi Fokus
Salah satu alasan mendesaknya respons pemerintah adalah potensi dampak besar terhadap sektor UMKM dan industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Sektor-sektor ini sangat bergantung pada ekspor dan rawan terkena dampak langsung dari kenaikan tarif.
Dengan skema stimulus yang disiapkan dan langkah diplomatik yang ditempuh, pemerintah berharap tekanan terhadap sektor ini dapat diminimalkan. Selain itu, Sri Mulyani menyebut bahwa dengan memperkuat konsumsi domestik, ketahanan ekonomi Indonesia tetap bisa dijaga meskipun tekanan eksternal meningkat.
Menjaga Optimisme di Tengah Ketidakpastian
Situasi global yang terus berubah cepat menuntut respons kebijakan yang adaptif dan terukur. Dua paket stimulus yang disiapkan pemerintah mencerminkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi gejolak ekonomi global.
Langkah-langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada makroekonomi, tetapi juga pada daya tahan masyarakat kelas bawah dan menengah yang menjadi fondasi utama kekuatan ekonomi nasional.
Sri Mulyani menutup penjelasannya dengan harapan agar proses negosiasi yang berjalan saat ini bisa membuahkan hasil positif. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mempersiapkan berbagai skenario agar ketahanan ekonomi nasional tidak bergantung pada hasil negosiasi semata.