JAKARTA - Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Sudah hampir satu bulan terakhir, gas elpiji subsidi 3 kilogram menjadi barang langka di wilayah ini. Kondisi ini tak hanya mempersulit warga, tetapi juga menyebabkan harga elpiji melonjak drastis hingga menyentuh Rp40 ribu per tabung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berlaku.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat kecil, terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas elpiji untuk memasak. Dalam kondisi normal, tabung elpiji 3 kg biasa dijual di kisaran Rp18.000–Rp20.000. Namun, di Belitang Hulu, harga tersebut kini hanya tinggal kenangan.
“Sudah hampir sebulan gas langka di kampung kami. Kalaupun ada, harganya naik, bisa sampai Rp40 ribu,” keluh Rusdi.
Dampak Langsung ke Masyarakat Kecil
Kondisi ini memaksa banyak warga kembali ke metode memasak tradisional seperti menggunakan kayu bakar. Meskipun solusi ini terdengar sederhana, kenyataannya tidak efisien dan menambah beban kerja rumah tangga, terutama bagi warga lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik.
Rusdi mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap gas elpiji sudah sangat tinggi, sehingga ketiadaan pasokan dalam waktu lama benar-benar menyulitkan warga.
“Kami ini sudah lama tidak masak pakai kayu. Tapi karena gas tidak ada, mau tidak mau kembali ke cara lama. Repot, apalagi musim hujan begini,” imbuhnya.
Bagi masyarakat di wilayah pedalaman seperti Belitang Hulu, akses terhadap energi bersih dan terjangkau bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan pokok. Ketika pasokan terganggu, efeknya langsung terasa pada semua lapisan masyarakat, dari rumah tangga hingga pelaku UMKM seperti warung makan dan pedagang gorengan.
Dugaan Penyebab: Distribusi dan Harga Minyak Dunia
Berbagai spekulasi bermunculan di kalangan warga terkait penyebab kelangkaan. Salah satu informasi yang beredar menyebutkan bahwa naiknya harga minyak dunia turut berpengaruh pada kelancaran distribusi LPG bersubsidi. Namun demikian, belum ada penjelasan resmi yang dapat mengonfirmasi dugaan tersebut.
“Kami dengar dari teman, katanya ini karena harga minyak dunia naik. Tapi entah benar atau tidak, yang jelas kami yang susah,” ucap Rusdi.
Informasi simpang siur ini turut memperburuk kekhawatiran masyarakat yang merasa tidak mendapat cukup perhatian dari pemerintah maupun pihak penyedia energi.
Seruan Tindakan dari Pemerintah dan Pertamina
Desakan agar ada tindakan nyata dari pemerintah setempat dan Pertamina terus bergema. Warga berharap ada solusi konkret dan segera, terutama terkait pengawasan jalur distribusi elpiji. Tidak sedikit yang menduga adanya permainan harga di tingkat pengecer yang membuat harga elpiji makin tak terkendali.
“Kami harap pemerintah jangan diam saja. Tolong perhatikan rakyat kecil di kampung seperti kami ini,” ujar Rusdi, menyampaikan harapannya atas kepedulian pihak terkait.
Dalam kondisi seperti ini, warga menilai pemerintah harus bersikap proaktif. Tidak cukup hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan investigasi ke lapangan dan menindak oknum yang diduga menimbun atau menjual elpiji di atas harga yang semestinya.
Belum Ada Respons Resmi
Sampai dengan berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sekadau maupun dari pihak Pertamina mengenai penyebab pasti dari kelangkaan ini maupun langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Ketidakpastian ini menambah keresahan masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam kondisi darurat energi.
Dalam kondisi normal, distribusi LPG subsidi diatur dengan sistem kuota dan pengawasan dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina serta aparat pengawas. Namun, situasi di lapangan sering kali berbeda, terutama di daerah yang secara geografis sulit dijangkau seperti Belitang Hulu.
Penutup: Gas Subsidi dan Hak Energi Setiap Warga
Kasus kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Belitang Hulu memperlihatkan betapa rentannya sistem distribusi energi bersubsidi di daerah-daerah terpencil. Dalam jangka panjang, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi logistik, pengawasan, hingga transparansi harga.
Gas elpiji 3 kg bukan hanya produk komoditas biasa, melainkan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika pasokan langka dan harga melambung, yang paling menderita adalah mereka yang justru paling membutuhkannya.
Semoga keluhan warga Belitang Hulu menjadi panggilan darurat yang segera direspons oleh pemerintah, agar akses terhadap energi bersih dan terjangkau kembali menjadi kenyataan bagi seluruh warga Indonesia—tanpa terkecuali.