JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil, semakin diperkuat dengan target ambisius Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga baru di bawah Kementerian Kesehatan itu membidik 20 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mulai digulirkan pada 2025.
Program MBG menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam janji kampanye yang kini mulai diwujudkan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional, M. Subuh, menegaskan sasaran utama MBG adalah anak-anak sekolah dasar hingga tingkat atas serta ibu hamil yang rentan mengalami kekurangan gizi.
“Target program MBG sekitar 20 juta orang. Anak sekolah 17 juta dan 3 juta lainnya ibu hamil,” kata Subuh.
Ia menegaskan bahwa cakupan penerima MBG tersebut diambil berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait jumlah murid di seluruh Indonesia, serta data Dinas Kesehatan yang mencatat jumlah ibu hamil.
Dampak Besar MBG bagi Generasi Emas
Menurut Subuh, program ini diharapkan bukan hanya mengurangi angka stunting yang masih cukup tinggi, tapi juga memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia ke depan.
“Anak-anak dan ibu hamil yang mendapatkan asupan gizi cukup akan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing. Ini investasi jangka panjang untuk generasi emas 2045,” ujarnya.
Selain itu, Subuh juga menekankan pentingnya edukasi gizi dalam mendukung program MBG agar keluarga penerima manfaat tidak hanya sekadar mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga paham pola makan sehat.
Mekanisme Penyaluran MBG
Terkait teknis penyaluran, Subuh menjelaskan BGN sedang menyusun pedoman teknis bersama kementerian dan lembaga terkait. Pendistribusian makanan bergizi akan disesuaikan dengan kondisi daerah, misalnya untuk daerah perkotaan lebih mudah melibatkan katering lokal, sedangkan di daerah terpencil akan memanfaatkan dapur umum atau kerja sama dengan warung makan setempat.
“Kami ingin penyalurannya tepat sasaran, tidak ada kebocoran, dan kualitas makanan terjaga,” tegas Subuh.
Program ini, menurut dia, juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) yang diharapkan terlibat aktif mendukung pendataan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Anggaran Besar, Harus Transparan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, anggaran program MBG disebutkan mencapai lebih dari Rp 400 triliun untuk periode lima tahun, dengan alokasi sekitar Rp 70–80 triliun per tahun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk bahan pangan, biaya operasional distribusi, edukasi, dan pengawasan.
Besarnya anggaran ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk kalangan pengamat kebijakan publik yang meminta pemerintah menerapkan sistem transparansi ketat.
“Pengawasan dana MBG sangat penting agar tepat guna dan benar-benar berdampak bagi perbaikan gizi masyarakat,” ujar Subuh.
Libatkan UMKM Lokal
Program MBG juga membuka peluang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner. Subuh mengatakan, pihaknya mendorong UMKM lokal menjadi penyedia makanan bergizi, sehingga program ini tidak hanya menyehatkan anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.
“UMKM bisa menjadi mitra strategis penyedia katering. Ini sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil,” ungkapnya.
Koordinasi dengan Kementerian Lain
Dalam implementasinya, BGN tidak akan berjalan sendiri. Subuh menyebut kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan (untuk pendataan siswa dan integrasi di sekolah), Kementerian Pertanian (penyediaan bahan pangan berkualitas), Kementerian Perdagangan (stabilitas harga pangan), Kementerian Dalam Negeri (koordinasi dengan pemda), hingga Badan Pangan Nasional (ketahanan pangan).
“Kami berharap semua pihak bekerja sama demi kesuksesan MBG,” tegas Subuh.
Pemerintah Siapkan Edukasi Gizi
Selain mendistribusikan makanan bergizi, pemerintah melalui BGN menyiapkan kurikulum edukasi gizi yang akan diajarkan di sekolah-sekolah. Subuh menilai, literasi gizi adalah fondasi penting untuk mendukung keberhasilan MBG jangka panjang.
“Jika anak-anak memahami apa itu makanan sehat sejak dini, mereka akan tumbuh dengan kebiasaan makan yang lebih baik,” jelasnya.
Pelaksanaan Bertahap Mulai 2025
BGN menargetkan program MBG berjalan secara penuh mulai 2025. Namun, di beberapa daerah, pilot project akan dimulai lebih awal pada kuartal keempat 2024 untuk mengevaluasi kesiapan logistik, pendataan, hingga mekanisme distribusi.
“Dengan pilot project, kami bisa belajar memperbaiki kelemahan sebelum program dijalankan secara nasional,” ungkap Subuh.
Arah Kebijakan Jangka Panjang
Melalui MBG, pemerintah berharap Indonesia mampu menurunkan prevalensi stunting ke bawah 14% pada 2029. Angka ini sesuai target WHO yang menempatkan 14% sebagai ambang batas ideal.
Selain itu, MBG akan mendukung capaian visi Indonesia Emas 2045 dengan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.