JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa aktivitas pembabatan hutan untuk keperluan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) demi pembangunan nasional bukanlah hal yang perlu diprotes. Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat memberikan pidato dalam Jakarta Geopolitical Forum IX dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”.
Bahlil mengungkapkan rasa herannya terhadap kritik yang dilontarkan kepada Indonesia ketika melakukan eksploitasi sumber daya alamnya sendiri. Menurutnya, tindakan membabat hutan dan mengeksploitasi tambang merupakan bagian dari upaya memperoleh nilai tambah guna memajukan perekonomian nasional.
“Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam sebenarnya lebih parah terjadi di negara-negara maju saat mereka tengah membangun industrinya, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Indonesia saat ini.
“Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” tambah Bahlil.
Kritik dan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Bahlil pun mempertanyakan sikap dunia internasional yang kerap mengkritik negara berkembang ketika mulai memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pembangunan. Menurutnya, saat negara maju melakukan eksploitasi besar-besaran di masa lalu, tidak ada protes yang signifikan dari pihak lain.
“Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu?” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Ia menegaskan bahwa setiap negara berhak mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kedaulatan tanpa intervensi dari pihak asing. Menurut Bahlil, penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam pengelolaan SDA adalah kunci agar negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang sama untuk maju.
“Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” tegasnya.
Pertambangan dan Pembangunan Nasional
Menteri ESDM itu menilai pemanfaatan SDA, termasuk pembabatan hutan demi kegiatan pertambangan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor tambang dan energi.
Namun demikian, Bahlil tidak menampik adanya tantangan terkait pengelolaan lingkungan. Ia berharap proses eksploitasi bisa dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik dan bertanggung jawab, sehingga pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam secara berlebihan.
Dialog dan Pemahaman Global
Pidato Bahlil ini juga mengandung pesan penting tentang perlunya dialog global yang lebih adil dan saling menghormati terkait pengelolaan sumber daya alam. Ia mengingatkan bahwa selama ini, negara berkembang sering menghadapi tekanan ketika mulai memanfaatkan SDA secara optimal.
Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global, pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan berkelanjutan menjadi strategi penting bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat posisi tawar di dunia internasional.
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Jakarta Geopolitical Forum IX menggarisbawahi pentingnya menghargai kedaulatan setiap negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Kritik terhadap aktivitas pertambangan dan pembabatan hutan yang dilakukan Indonesia perlu dipahami dalam konteks sejarah pembangunan negara-negara maju yang juga melalui proses serupa.
Dengan pemahaman yang tepat dan pendekatan yang bertanggung jawab, eksploitasi sumber daya alam dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Pesan ini menjadi penting untuk menguatkan posisi Indonesia dalam kancah geopolitik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.