JAKARTA - Asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo) semakin mempertegas komitmennya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui penguatan organisasi dan pemberdayaan anggota di tingkat daerah, Deprindo berfokus menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah konkret itu mulai diwujudkan melalui pembangunan ratusan unit rumah subsidi khusus untuk masyarakat di Banyumas Raya, Jawa Tengah. Program ini diharapkan dapat membantu mempercepat pencapaian target nasional sekaligus menjawab kebutuhan hunian yang layak bagi kalangan MBR di daerah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Deprindo, M. Aditya Prabowo, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendorong seluruh anggota agar proaktif menyediakan rumah subsidi, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah larangan membangun perumahan di atas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Alhamdulillah, anggota kami terus meningkatkan kontribusi positif. Di Banyumas saja sudah tersedia lebih dari 300 unit rumah,” ujar Aditya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Deprindo DPD Banyumas Raya.
Ia menambahkan, pembangunan rumah untuk MBR merupakan wujud nyata komitmen asosiasi dalam mendukung visi pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dorong Profesionalisme Pengembang
Tak hanya mendorong pembangunan fisik, Aditya juga menegaskan pentingnya membangun profesionalisme di kalangan para pengembang properti. Menurutnya, kualitas pelaku usaha properti akan menentukan keberhasilan jangka panjang industri ini.
“Kami ingin semua anggota menjadi developer yang baik dan taat aturan. Kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberlanjutan sektor ini,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, dalam agenda Rakerda kali ini, Deprindo turut menyelenggarakan workshop yang membahas program kerja jangka menengah 2025–2026. Fokus utama workshop tersebut adalah penguatan organisasi dan pemberdayaan pelaku properti pemula agar mampu bersaing secara profesional.
Ketua DPD Deprindo Banyumas Raya, Heru Sasongko, menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk kolaborasi lintas sektor dan terus mendorong program edukasi bagi pelaku properti lokal, terutama para developer pemula.
“Kami ingin menciptakan ruang belajar bersama dan jejaring yang kuat. Kolaborasi menjadi kunci pertumbuhan sehat sektor properti,” ujar Heru.
Menurutnya, edukasi dan pendampingan menjadi sangat penting agar para pengembang pemula memahami tata kelola properti secara legal, beretika, serta sesuai dengan standar industri.
Tantangan Rumah Subsidi: Kredit Terganjal Pinjaman Online
Meski peluang pembangunan rumah subsidi sangat besar, Heru tidak menampik adanya tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satu hambatan utama yang sering ditemui adalah skor kredit konsumen dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), terutama akibat jeratan pinjaman online (pinjol).
“Banyak calon konsumen terkendala SLIK, padahal utangnya kecil. Kami harap bisa ada toleransi atau pemutihan agar mereka tetap bisa punya rumah,” ungkap Heru.
Persoalan skor kredit ini menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Heru menambahkan, pihaknya berharap adanya kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, serta asosiasi properti agar ada solusi nyata atas permasalahan ini, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan.
Perlunya Dukungan Pemerintah dan Perbankan
Deprindo juga menilai bahwa kolaborasi dan dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mutlak diperlukan untuk menyukseskan program pembangunan rumah subsidi. Salah satu aspek yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah kemudahan akses perizinan, transparansi proses birokrasi, serta dukungan dari sektor perbankan dalam hal pembiayaan KPR subsidi.
“Kami sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang fleksibel, tepat waktu, dan transparan agar iklim usaha tetap sehat dan tumbuh,” jelas Heru.
Selain itu, Heru menyoroti pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi para pengembang agar proses pembangunan rumah subsidi tidak terhambat oleh persoalan sengketa lahan maupun perubahan regulasi yang mendadak.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menyediakan lahan untuk pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, penyediaan lahan yang memadai menjadi salah satu faktor krusial agar proyek-proyek rumah untuk MBR dapat berjalan lancar.
“Kami berharap ada sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan lahan, agar para pengembang tidak kesulitan dalam memulai proyek rumah subsidi,” ujarnya.
Komitmen Wujudkan Hunian Layak untuk Semua
Melalui penguatan organisasi, pengembangan kapasitas anggota, dan kolaborasi lintas sektor, Deprindo optimistis dapat memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Program pembangunan rumah subsidi di Banyumas Raya menjadi salah satu contoh nyata bagaimana asosiasi pengembang bisa memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program nasional perumahan.
Langkah ini sekaligus mempertegas dukungan Deprindo terhadap program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta unit rumah selama masa kepemimpinannya.
Dengan adanya pembangunan lebih dari 300 unit rumah di Banyumas, Deprindo berharap langkah ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh anggota di daerah lain untuk turut ambil bagian dalam menyukseskan program tersebut.
“Kami optimistis ke depan, pembangunan rumah subsidi bisa semakin masif dengan dukungan dari berbagai pihak,” tutup Heru.