JAKARTA - Perbankan nasional semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Melalui pembiayaan berskala besar, sektor perbankan, terutama bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi garda terdepan dalam mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi nasional.
Salah satu yang mencatatkan kontribusi signifikan adalah Bank Mandiri, yang berhasil menyalurkan pembiayaan infrastruktur hingga ratusan triliun rupiah. Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan sektor keuangan terhadap upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung efisiensi sistem logistik nasional.
Kredit Infrastruktur Bank Mandiri Tembus Rp301,77 Triliun
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Susana Indah Kris Indriati, menyampaikan bahwa penyaluran kredit infrastruktur Bank Mandiri terus bertumbuh pesat. Sepanjang 2023, total kredit infrastruktur yang disalurkan Bank Mandiri mencapai Rp301,77 triliun, meningkat 15,95 persen dibandingkan posisi 2022 yang sebesar Rp260,25 triliun.
"Penyaluran kredit infrastruktur kami di akhir 2023 mencapai Rp301,77 triliun, tumbuh 15,95 persen dari Rp260,25 triliun tahun sebelumnya," ungkap Susana dalam siaran pers yang dikutip dari keuangan.kontan.co.id, money.kompas.com, dan finansial.bisnis.com.
Adapun kredit infrastruktur tersebut disalurkan ke berbagai subsektor strategis, yaitu:
Sektor transportasi sebesar Rp78,29 triliun (naik 24,79 persen secara tahunan/YoY)
Sektor tenaga listrik sebesar Rp51,50 triliun (tumbuh 18,34 persen YoY)
Sektor telematika sebesar Rp28 triliun (naik 13,41 persen YoY)
Sektor migas dan energi terbarukan sebesar Rp27,74 triliun (melonjak 30,33 persen YoY)
“Ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar APBN,” tegas Susana.
Efek Berganda Infrastruktur terhadap Ekonomi dan Tenaga Kerja
Lebih jauh, pembangunan infrastruktur terbukti memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menuturkan bahwa pembangunan proyek-proyek utama seperti jalan tol dan LRT Jabodetabek tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
“Menurut riset internal Bank Mandiri, pembangunan infrastruktur besar memiliki potensi menambah PDB hingga Rp690,5 triliun serta mampu menyerap lebih dari 2,4 juta tenaga kerja,” kata Andry seperti dikutip dari bankmandiri.co.id dan kilasperbankan.kompas.com.
Tak hanya itu, proyek infrastruktur ini juga berdampak pada meningkatnya aktivitas sektor turunan seperti pariwisata, logistik, energi, dan properti. “Infrastruktur adalah mesin utama pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Andry.
Kombinasi APBN dan Sumber Pembiayaan Alternatif
Program pembangunan infrastruktur nasional mendapatkan porsi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan sekitar Rp423,8 triliun pada tahun 2024, meningkat 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya (keuangan.kontan.co.id, finance.detik.com). Namun, pemerintah menyadari bahwa APBN saja belum mampu menutupi seluruh kebutuhan investasi infrastruktur yang terus meningkat.
Untuk menjembatani kekurangan pendanaan tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai skema pembiayaan kreatif. Di antaranya adalah melalui penerbitan obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sekuritisasi aset, serta pemanfaatan lembaga keuangan BUMN seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Bank Mandiri, kata Susana, menyatakan kesiapan penuh untuk menopang pembiayaan jangka panjang infrastruktur secara komprehensif, dari hulu hingga hilir. “Kami menjalankan strategi prudent, selektif, dan terstruktur agar pembiayaan kami tetap aman dan tepat sasaran,” tegas Susana.
Perbankan Jadi Pilar Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Peran perbankan nasional tidak hanya berhenti pada pembiayaan infrastruktur fisik, melainkan juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong bank-bank nasional aktif menyalurkan kredit ke sektor produktif, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan layanan digital dan memperluas jaringan perbankan di daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, bahkan menegaskan bahwa sektor jasa keuangan harus berkontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. “Sektor jasa keuangan wajib berkontribusi nyata terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terutama melalui akses pembiayaan UMKM dan layanan digital,” jelas Muliaman.
Fokus pada Proyek Strategis Nasional
Bank Mandiri sendiri menegaskan komitmennya untuk fokus mendukung proyek-proyek strategis nasional, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Susana menyatakan bahwa bank yang dipimpinnya memiliki sistem mitigasi risiko yang ketat untuk menjaga kesinambungan proyek yang didanai.
“Dengan modal kuat dan pengalaman pembiayaan besar, Bank Mandiri siap menjadi mitra utama bagi proyek-proyek pemerintah dan swasta yang membutuhkan pendanaan infrastruktur,” ungkap Susana.
Tantangan dan Strategi Menghadapi Risiko
Meski mencatatkan pertumbuhan positif dalam penyaluran kredit infrastruktur, Susana tidak menampik adanya sejumlah tantangan. Mulai dari perubahan regulasi, risiko fiskal pemerintah daerah, hingga kondisi makroekonomi global yang fluktuatif.
Namun demikian, Susana optimistis bahwa dengan strategi manajemen risiko yang ketat dan seleksi proyek yang baik, Bank Mandiri akan tetap menjaga kinerja positifnya. “Kami optimistis bisa mengelola tantangan yang ada melalui manajemen risiko yang solid,” ujarnya.
Pemerintah juga terus berupaya memperluas akses daerah ke sumber pendanaan alternatif, seperti KPBU dan penerbitan obligasi daerah, untuk mendukung kapasitas investasi pemerintah daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada APBN.
Bukti Nyata: Infrastruktur Dorong Kemajuan Daerah
Sejumlah daerah telah merasakan manfaat nyata dari skema pembiayaan infrastruktur ini. Salah satunya adalah Kota Batu, yang sukses memanfaatkan obligasi daerah untuk membangun infrastruktur pariwisata. Walikota Batu menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui inovasi pembiayaan sangat membantu mempercepat pembangunan ekonomi lokal.
Kisah Kota Batu menjadi contoh bahwa skema pembiayaan kreatif membuka jalan bagi banyak daerah lain untuk mendapatkan akses pendanaan pembangunan, tanpa harus menunggu lama dari alokasi APBN.
Menuju Indonesia 2045
Keterlibatan aktif perbankan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan pembiayaan sebesar Rp301,77 triliun dari Bank Mandiri merupakan langkah konkret yang memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar semakin berdaya saing di kancah global.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan lembaga pembiayaan kreatif harus semakin erat agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonominya secara inklusif dan merata.