JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan target ambisius untuk merealisasikan pembangunan sebanyak 5.000 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga kurun waktu tahun 2029 mendatang.
Kebijakan strategis ini digulirkan sebagai salah satu langkah konkret dalam mempercepat upaya peningkatan taraf kesejahteraan para nelayan yang saat ini masih tergolong ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan bahwa kelompok profesi nelayan pada saat ini masih masuk ke dalam kategori desil satu dengan tingkat nilai tukar nelayan yang berada di angka 103.
Realitas kondisi tersebut menjadikan program pengangkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang penanganannya perlu segera dipercepat oleh pihak pemerintah.
“Nelayan kami itu termasuk desil satu, nilai tukarnya 103. Jadi yang paling miskin itu nelayan,” kata Zulkifli usai menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut pemaparannya, penguatan aspek perekonomian nelayan lokal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan daya saing nelayan nasional dalam menguasai potensi kekayaan sumber daya kelautan di perairan tanah air.
Kalangan nelayan yang lemah secara kemampuan finansial dinilai berada pada posisi rentan dan berisiko tinggi kalah bersaing dengan kekuatan nelayan asing.
“Kalau nelayan kami lemah, akhirnya nelayan kami tidak bisa menguasai lautan. Nelayan kami dikuasai oleh nelayan-nelayan yang kuat, dari asing. Asing itu ya, dari Thailand, Vietnam, dari Tiongkok,” ujarnya.
Zulkifli mengungkapkan bahwa sektor kelautan nusantara menyimpan potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar. Berdasarkan data informasi yang disampaikannya, total nilai penjualan komoditas hasil perikanan Indonesia rata-rata mencapai kisaran angka Rp200 triliun per tahunnya.
Di bawah kendali kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor kemaritiman dan kelautan kini diposisikan sebagai salah satu pilar prioritas pembangunan utama. Pemerintah berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penguatan dukungan anggaran serta penyediaan ragam fasilitas infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu bentuk perwujudannya adalah melalui proyek pembangunan kawasan kampung nelayan yang ditargetkan rampung hingga mencakup 5.000 lokasi berbeda sampai dengan akhir tahun 2029.
Zulkifli menuturkan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi oleh nelayan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis saat melakukan penangkapan ikan di laut saja, melainkan juga terkendala oleh minimnya ketersediaan fasilitas sarana pascapanen setelah hasil tangkapan tersebut berhasil diperoleh.
Komoditas ikan segar yang tidak lekas terjual memiliki risiko tinggi mengalami kebusukan, sehingga memaksa nelayan untuk terpaksa melepas hasil tangkapannya dengan harga jual yang sangat murah.
Oleh sebab itu, kawasan kampung nelayan yang dibangun nantinya akan dilengkapi secara komprehensif dengan berbagai fasilitas penunjang utama, yang meliputi balai pertemuan nelayan, akses dermaga kapal, fasilitas bengkel, unit pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Kalau dia melaut, dapat ikan, ikannya kalau tidak dijual, busuk. Akhirnya murah-murah tidak dijual. Maka sekarang dibangun kampung nelayan,” katanya.
Pemerintah juga berencana mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Nelayan Merah Putih guna memperluas akses jangkauan pasar bagi para nelayan ke seluruh penjuru wilayah Indonesia.
“Jadi meningkatkan kualitasnya, agar kemiskinan yang dalam nelayan bisa dikejar, dipercepat. Itu satu, kampung nelayan, 5.000,” ujar Zulkifli.
Tahapan Pembangunan
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan penjelasan bahwa proses pembangunan infrastruktur kampung nelayan ini sesungguhnya telah mulai berjalan di lapangan.
Sebanyak 65 kampung nelayan telah selesai dibangun, sementara 35 titik kampung lainnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Guna mengejar target ambisius pembangunan 5.000 kampung hingga tahun 2029, eksekusi pembangunan dijalankan melalui skema bertahap.
Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.269 kampung nelayan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan 1.000 kampung nelayan pada tahun 2027, serta penambahan 1.000 kampung nelayan berikutnya pada tahun 2028. Sisa target pembangunan selebihnya akan diselesaikan pada tahun 2029.
Berdasarkan penjelasan Trenggono, besaran kebutuhan alokasi anggaran untuk setiap titik pembangunan kampung nelayan akan bervariasi karena disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik wilayah serta tema kebutuhan lokasi masing-masing.
Untuk wilayah kampung nelayan yang difungsikan sebagai pusat kegiatan utama (hub), estimasi kebutuhan anggarannya diperkirakan berada di kisaran angka Rp8 miliar hingga Rp11 miliar per titik. Sementara itu, untuk kawasan kampung nelayan dengan fungsi sebagai area penyangga (buffer), alokasi dana yang dibutuhkan berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per titiknya.
“Satu titik ada yang kalau dia hub mungkin sekitar antara Rp8 sampai 11 miliar, lalu kalau dia penyangga, kira-kira Rp3 sampai 5 miliar. Kira-kira begitu,” ujarnya.
Trenggono menambahkan bahwa kalkulasi rincian kebutuhan anggaran total untuk keseluruhan proyek pembangunan 5.000 kampung nelayan tersebut masih memerlukan penghitungan dan pendalaman lebih lanjut. Kendati demikian, total alokasi anggaran pembangunan yang disiapkan khusus untuk tahun 2026 ini tercatat mencapai angka sekitar Rp10 triliun.