JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) memberikan dorongan penuh terhadap terciptanya kemudahan, transparansi, serta ketepatan sasaran bagi para pengusaha muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh penjuru Indonesia melalui optimalisasi akses kredit usaha rakyat (KUR).
"HIPMI menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pengusaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ade menyampaikan pandangannya bahwa program KUR merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang dihadirkan pemerintah guna memperluas akses pembiayaan bagi sektor dunia usaha. Oleh sebab itu, implementasi di lapangan perlu terus diperkuat agar manfaat dari KUR dapat dirasakan secara lebih luas oleh para pelaku usaha yang mempunyai potensi besar untuk tumbuh berkembang.
Dirinya menekankan bahwa instrumen KUR harus diposisikan sebagai salah satu tangga utama bagi para pengusaha untuk bisa naik kelas. Banyak di antara pengusaha muda yang sebenarnya telah memiliki lini usaha serta pangsa pasar yang terus menunjukkan tren perkembangan, namun untuk memperbesar skala kapasitas usahanya tentu memerlukan dukungan akses pembiayaan yang memadai.
“Ketika usahanya tumbuh, lapangan kerja yang mereka ciptakan juga akan semakin besar,” ujar Ade.
Menurut pemaparannya, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan memang tetap memegang peranan penting. Kendati demikian, di sisi lain para pelaku usaha juga sangat membutuhkan kejelasan informasi terkait persyaratan, prosedur, serta mekanisme KUR yang semakin mudah dipahami.
Menjawab kebutuhan tersebut, pihak HIPMI secara proaktif menyiapkan wadah kanal aspirasi serta layanan pendampingan KUR yang dirancang agar mampu menjangkau para pengusaha muda melalui luasnya jaringan organisasi HIPMI di berbagai daerah. Kanal tersebut difungsikan sebagai ruang interaktif bagi para pelaku usaha untuk membagikan pengalaman, menyampaikan masukan, maupun melaporkan berbagai kendala yang dihadapi saat berupaya mengakses fasilitas pembiayaan KUR.
“HIPMI memiliki jaringan pengusaha sampai ke daerah. Kami ingin mendengar langsung apa yang mereka alami ketika mengakses pembiayaan. Kalau persoalannya kesiapan usaha atau administrasi, kami bantu arahkan," tuturnya.
Ia menegaskan lebih lanjut bahwa apabila nantinya ditemukan kendala atau persoalan yang menuntut adanya komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait, pihak HIPMI menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai jembatan penghubung.
Ade memastikan bahwa setiap masukan yang berhasil terjaring nantinya akan melalui proses penelaahan dan pemetaan yang komprehensif, sehingga tidak hanya berhenti sebagai laporan yang bersifat individual semata.
Lebih lanjut, Ade mengungkapkan bahwa pihak HIPMI berkeinginan untuk melihat apakah terdapat pola persoalan serupa yang muncul secara berulang di berbagai daerah, untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan masukan konstruktif dalam rangka memperkuat ekosistem penyaluran KUR secara keseluruhan.
Ade menegaskan bahwa langkah inisiatif ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pihak pemerintah ataupun lembaga perbankan penyalur. Sebaliknya, HIPMI ingin memperkuat sinergi kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi perbankan, dan dunia usaha agar program pembiayaan ini dapat berjalan jauh lebih efektif.
“Semangatnya adalah mencari solusi bersama. Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui KUR, lembaga keuangan menjalankan penyaluran dengan prinsip kehati-hatian, sementara HIPMI bisa membantu dari sisi kesiapan dan pengalaman pengusaha di lapangan,” jelasnya.
Menatap ke depan, pihak HIPMI juga berambisi mendorong agar fasilitas akses pembiayaan kedepannya semakin mampu beradaptasi dalam mengikuti dinamika perjalanan pertumbuhan sebuah unit usaha.
Menurut pandangan Ade, tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan sekadar mencetak sebanyak mungkin wirausahawan baru saja, melainkan memastikan bahwa para pengusaha yang telah merintis usahanya juga memiliki kesempatan emas untuk berkembang menjadi entitas korporasi bisnis yang lebih besar.
“Semakin banyak pengusaha yang naik kelas, semakin besar kapasitas ekonomi yang kami bangun. Mereka akan membuka usaha baru, memperluas produksi, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah," kata Ade. "That's what HIPMI wants to push together with the government and the entire financing ecosystem," tambah Ade.