JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa kurang lebih 6.000 hektare lahan pada program revitalisasi tambak pantai utara (Pantura) Pulau Jawa sudah siap untuk dikerjakan. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menuntaskan urusan lahan di sejumlah kawasan lainnya.
Hal ini ia sampaikan setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada hari Selasa (15/9/2026).
“Tambak-tambak yang sudah ada, tidak produktif lagi, terbengkalai, ini akan direvitalisasi,” ucap Zulhas.
Menko Pangan menjelaskan bahwa target awal yang direncanakan mencapai 20.000 hektare. Akan tetapi, luas area yang saat ini benar-benar siap untuk direvitalisasi baru menyentuh angka 6.000 hektare.
“Tadinya sekitar 20.000, tetapi yang siap baru 6.000, ya. Masalah tanah sedang kami selesaikan,” jelasnya.
Zulhas menerangkan bahwa langkah cepat revitalisasi tambak di Pantura Jawa merupakan bagian dari program pemerintah guna memaksimalkan kembali fungsi tambak-tambak yang sudah tidak berproduksi.
Melalui pembaruan program di bulan Juli 2026, KKP memasukkan proyek revitalisasi tambak Pantura Jawa dengan luas sekitar 14.000 hektare ke dalam daftar program kerja prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya pada Juni 2025, KKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah tingkat kabupaten telah bersepakat menjalin kerja sama revitalisasi lahan tambak seluas 20.413,25 hektare.
Area ini tersebar di Kabupaten Bekasi (8.188,49 hektare), Karawang (6.979,51 hektare), Subang (2.369,76 hektare), dan Indramayu (2.875,48 hektare).
Berdasarkan rencana yang dipaparkan pada Agustus 2025, KKP merancang agar revitalisasi tambak Pantura Jawa berjalan secara bertahap. Dari keseluruhan kawasan tambak seluas 78.550 hektare, empat kabupaten di wilayah Jawa Barat dipilih sebagai lokasi tahap mula.
Lahan seluas 20.413,25 hektare di empat kabupaten tersebut masuk ke dalam skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.
Pihak KKP juga telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap satu dan dua. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses revitalisasi tetap memedulikan aspek kelestarian lingkungan serta keberlanjutan area pesisir.
Selama masa persiapan program, pemerintah daerah ikut dilibatkan untuk mendata masyarakat penggarap tambak, memfasilitasi perizinan, melakukan sosialisasi, hingga menyiapkan pekerja lokal yang dibutuhkan untuk proyek revitalisasi.
KKP memberikan catatan bahwa sebagian tambak di kawasan Pantura sudah lama tidak produktif dan hanya dikelola secara tradisional.
Tambak tersebut belum dilengkapi fasilitas penunjang seperti tandon maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga tingkat produktivitas rata-ratanya hanya berkisar 0,6 ton per hektare dalam setahun.
Upaya revitalisasi ini dirancang dengan mengusung sistem budi daya terintegrasi. Rencana tersebut mencakup pembuatan tandon, pembangunan IPAL, perbaikan bentuk kolam, pemakaian benih unggul dan pakan bermutu, hingga penggunaan teknologi budi daya yang tepat.
KKP menunjuk nila salin sebagai komoditas utama yang akan dikembangkan dalam program tersebut. Kawasan budi daya juga diatur supaya terhubung langsung dengan berbagai aktivitas hulu hingga hilir, mencakup ketersediaan benih, pakan, pengolahan hasil panen, dan fasilitas rantai dingin.
Melalui rencana revitalisasi seluas 20.413,25 hektare pada tahun 2025, KKP memproyeksikan bahwa program ini berpotensi menyerap tenaga kerja hingga kurang lebih 119.100 orang. Lapangan kerja tersebut akan tersebar mulai dari kegiatan hulu, proses budi daya, hingga tahap hilir.
Secara menyeluruh, KKP mengombinasikan proyek revitalisasi tambak ini dengan upaya rehabilitasi daerah pesisir guna mendongkrak hasil perikanan, menjamin ketersediaan pasokan protein ikan, dan sekaligus melindungi kelangsungan ekosistem sekitar.